Para ilmuwan menyarankan agar pemerintah tidak perlu lagi berambisi menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada kedelai dan beralih menjadi negara eksportir produk olahan kedelai seperti halnya Swiss yang tidak memiliki pohon cokelat, namun mampu memproduksi cokelat terbaik dunia yang diekspor ke berbagai negara.
Berita ihwal analisa ilmiah swasembada kedelai itu menyita banyak perhatian pembaca dalam kanal humaniora pada antaranews.com sepanjang Selasa (28/5) kemarin.
Selain itu, prediksi BMKG yang menyatakan kekeringan terjadi pada Juni hingga September 2024 juga menarik untuk dibaca agar meningkatkan kewaspadaan kita dalam menghadapi kesulitan air saat musim kemarau.
Indonesia perlu kekhasan produk olahan kedelai bukan swasembada
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan swasembada kedelai tidak harus dipaksakan oleh Indonesia untuk mengatasi kran impor kacang kedelai yang terbuka lebar masuk dari luar negeri.
"Kita perlu kekhasan produk kedelai. Kedelai kita lebih gurih mungkin untuk tahu atau signature product mungkin bisa, tetapi kalau membahas swasembada terus terang berat," kata Bustanul.
Baca selengkapnya di sini.
Kemenkes: Waspadai potensi peningkatan COVID-19 dengan prokes dan PHBS
Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengingatkan masyarakat untuk kembali menerapkan protokol kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat dalam merespons potensi peningkatan kasus di Indonesia.
"COVID-19 tidak sepenuhnya hilang meski saat ini statusnya sudah endemi. Masih ada potensi munculnya varian atau subvarian baru yang berpotensi menyebabkan peningkatan kasus, bahkan kematian," kata Syahril.
Baca selengkapnya di sini.
Peneliti BRIN sebut swasembada kedelai butuh kebijakan ekstrem
Peneliti Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler BRIN Dewa Ketut Sandra Swastika mengatakan Indonesia membutuhkan terobosan kebijakan ekstrem untuk mewujudkan program swasembada kedelai.
"Pertama, harus ada penyediaan lahan karena lahan yang sudah ada sekarang hampir tidak mungkin," kata Dewa.
Baca selengkapnya di sini.
UKT batal naik, pengamat sebut perlunya tinjau subsidi kampus negeri
Pengamat Pendidikan yang juga dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jejen Musfah, menyebut batalnya kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) mendorong pemerintah untuk meninjau ulang subsidi perguruan tinggi negeri.
"Pembatalan kenaikan UKT mendorong pemerintah meninjau ulang kebijakan pengurangan subsidi atas biaya operasional kampus negeri. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah," kata Jejen.
Baca selengkapnya di sini.
BMKG: Kekeringan mendominasi wilayah Indonesia Juni-September 2024
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kekeringan mulai mendominasi wilayah Indonesia pada medio bulan Juni hingga September 2024.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa kondisi tersebut ditandai setelah 19 zona persen wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau; mulai dari sebagian Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baca selengkapnya di sini.
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
