1. Imigrasi sosialisasi pembentukan desa binaan cegah perdagangan orang
Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta mencanangkan pembentukan Desa Binaan Imigrasi untuk mencegah terjadinya perdagangan orang khususnya perempuan dan anak di daerah setempat
"Pencanangan Desa atau Kelurahan Binaan Imigrasi ini salah satunya untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau penyelundupan orang yang relatif masih marak terjadi," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pencanangan Desa Binaan Imigrasi di Jakarta, Selasa.
2. Pemkot Jakpus jangkau 269 PPKS untuk jaga ketertiban umum
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menjangkau 269 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk menjaga ketertiban umum di wilayah tersebut.
"Sejak Januari hingga April 2024, tercatat ada 269 PPKS dijangkau jajaran Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Pusat," kata Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Abdul Salam saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
3. Dikawal Kemen-PPPA, anak difabel korban asusila buat LP besok
Deputi Perlindungan Khusus AnakbKementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), Nahar memastikan adanya pendampingan dari institusi tersebut bagi siswi difabel korban asusila berinisial AS (15) di Kalideres, Jakarta Barat.
Pihaknya juga memastikan kesiapan pendamping bagi korban saat membuat laporan polisi. Pendampingan tersebut juga melibatkan juru bicara isyarat.
4. Parekraf DKI bina Abang-None jadi juru bicara dan peraga busana
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta membina Abang-None menjadi juru bicara dan peraga busana dalam kontes pencarian bakat tersebut.
"Mereka diberikan penugasan secara kedinasan seperti memandu acara, memoderasi acara, peraga busana, juru bicara dan atau terlibat kegiatan sosial," kata Ketua Sub Kelompok Atraksi dan Kemitraan Bidang Pemasaran dan Atraksi Dinas Parekraf DKI Jakarta Anita Novianti saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
5. DPRD minta kuota jalur afirmasi ditambah untuk tampung siswa tak mampu
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI menambah jalur afirmasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024 untuk menampung semakin banyak siswa tak mampu.
"Ada permintaan agar jalur afirmasi ditingkatkan presentasenya dari 25 persen menjadi 50 persen," kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024