Jakarta (ANTARA) - Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri mengembangkan aplikasi "Satu Data SDM" yang menyatukan sejumlah aplikasi digital di satuan kerja tersebut, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo tentang reformasi birokrasi.
"Menindaklanjuti arahan Presiden mengenai reformasi birokrasi, Satu Data SDM menjadi solusi dalam penyederhanaan proses birokrasi di internal Polri," kata Asisten Kapolri Bidang SDM Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Jakarta, Selasa.
Dedi menjelaskan SSDM Polri memiliki lima biro, masing-masing memiliki lebih dari tiga aplikasi digital untuk layanan anggota Polri. Seperti Biro Kajian Strategis mempunyai aplikasi e-Ren SDM, e-Anev, pendataan PKS pendidikan dalam negeri dan luar negeri, serta pendataan aturan SDM.
Kemudian, Biro Pengendalian Personel memiliki aplikasi e-Patma, e-Dikbang, e-Dikbangpers, dan Rimdik PNS. Selanjutnya Biro Pembinaan Karir mempunyai aplikasi e-Gassus, Sismutjab SIPP 2.0, SIPK SIEKTA, SISDM, e-candidate, e-UKP, dan DAC.
Sedangkan Biro Perawatan Personel memiliki aplikasi NCR, e-Rohani, E-Khirdin, e-Tanhor, e-KGB, Griya PNPP, dan e-Binjass. Terakhir ada Biro Psikologi SSDM Polri mempunyai aplikasi e-Mental, e-Konseling, dan e-Senpi.
"Ke depan semua aplikasi ini akan berada dalam satu aplikasi, akan menjadi database Satu Data SDM," katanya.
Mantan Kadiv Humas Polri itu mengatakan digitalisasi pelayanan SDM bagi anggota Polri juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola SDM.
"Diharapkan dengan transparansi dan akuntabilitas tersebut, profesionalisme anggota Polri meningkat dan berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat," ujarnya.
Dedi menambahkan aplikasi Satu Data SDM berperan dalam mendukung pimpinan dan pembina fungsi SDM mengambil kebijakan berbasis data (evidence-based policy) tentang pengelolaan SDM.
Beberapa keunggulan dari aplikasi Satu Data SDM, yakni mengembangkan peralatan dan perlengkapan dalam mengelola siklus SDM, baik yang sudah ada maupun peralatan baru yang belum tersedia. Mengintegrasikan beberapa aplikasi di bidang SDM, atribut data yang lebih lengkap, yakni sejumlah 42 atribut data.
"Dilengkapi dengan dasbor analisa manajemen sumber daya manusia dan difasilitasi oleh pusat komando," kata Dedi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi Widodo meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).
Dalam acara itu, Presiden sempat menyinggung latar belakang pengintegrasian platform layanan publik itu karena sebelumnya tercatat sekitar 27.000 aplikasi/platform di kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah yang semuanya bekerja sendiri-sendiri.
Integrasi platform layanan publik ke dalam INA Digital juga disebutnya akan menghemat anggaran negara hingga Rp6,2 triliun, yang awalnya dialokasikan untuk membuat aplikasi baru.
Setelah peluncuran INA Digital, pemerintah secara bertahap memadukan layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang sekarang masih punya aplikasi masing-masing. Targetnya pada September 2024, sebagian dari layanan publik tersebut sudah mulai terinteroperabilitas.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
