Kemarin, Rakernas V mandatkan Megawati tentukan sikap politik-UKT

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Minggu (26/5) kemarin menjadi sorotan, mulai dari Rakernas V yang memandatkan Ketua Umum PDI Perjuangan menentukan sikap politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran hingga mendesak pemerintah agar menurunkan uang kuliah tunggal (UKT).

Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

1. Rakernas V mandatkan Megawati tentukan sikap politik PDIP

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan (PDIP) memandatkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mandat tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat membacakan sikap politik sebagai hasil rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu.

“Rakernas V PDIP memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” tutur Puan.

Selengkapnya klik di sini.

2. Stafsus Presiden Billy Mambrasar tampung aspirasi mahasiswa soal UKT

Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar menampung aspirasi mahasiswa terkait kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), yang disampaikan pada acara kuliah umum di Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/5).

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu dini hari, mahasiswa ITB menggelar aspirasi terkait kenaikan UKT yang dianggap terlalu memberatkan, saat Billy tengah mengisi kuliah umum tentang bonus demografi di ITB.

Aksi tersebut dipimpin oleh mantan Ketua Keluarga Mahasiswa (KM) ITB, yang disambut oleh seluruh partisipan yang ada.

Selengkapnya klik di sini.

3. Puan: Rakernas tugaskan Fraksi PDIP desak pemerintah turunkan UKT

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengatakan bahwa hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP menugaskan Fraksi PDIP DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai terlalu tinggi.

Fraksi PDIP DPR RI diminta mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

“Mencermati gejolak yang terjadi di berbagai kampus akibat kenaikan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi secara drastis, Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya pendidikan tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024,” kata Puan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu.

Selengkapnya klik di sini.

4. Rakernas V minta Megawati tetap jadi Ketua Umum PDIP 2025---2030

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP meminta kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi Ketua Umum PDIP periode 2025 - 2030.

Puan mengatakan hal itu ketika membacakan sikap politik sebagai hasil rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu.

“Rakernas V partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia, memohon kesediaan Prof. Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025 - 2030 pada Kongres VI tahun 2025,” ujar Puan.

Selengkapnya klik di sini.

5. Puan: Rakernas V PDIP minta maaf karena ada kader langgar konstitusi

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena ada kader yang tidak menjunjung etika politik, bertindak tidak sesuai ideologi partai, hingga melanggar konstitusi dan demokrasi.

Puan mengatakan hal itu ketika membacakan sikap politik sebagai hasil rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu.

“Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas V PDIP menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan.

Selengkapnya klik di sini.