"Disrupsi teknologi harus kita manfaatkan untuk membantu dalam penyediaan air. Sistem tata kelola berbasis teknologi harus dibangun dan dikembangkan secara masif," ujarnya di Jakarta, Minggu.
Ignasius menuturkan air menjadi hak dasar bagi semua makhluk hidup di bumi. Ketika pasokan air kurang atau tercemar, maka masyarakat seringkali melakukan pencarian air secara mandiri.
Di Indonesia, imbuhnya, lebih dari separuh perusahaan air minum dalam kondisi tidak sehat baik itu secara tata kelola, pelayanan, maupun keuangan. Mereka hanya mampu mengolah air baku sesuai standar dan kesulitan mengolah air marjinal, seperti air bakau atau air payau.
"Rata-rata instalasi PDAM sejauh ini adalah teknologi yang biasanya dipakai untuk mengolah air baku standar, seperti tingkat sedimen dan pencemaran tidak terlalu tinggi," kata Ignasius.
Baca juga: Ecolab miliki peta jalan tata kelola air bersih dan sehat
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa di negara-negara mapan, masyarakat tidak boleh mencari air sendiri karena negara tidak bisa memantau kualitas air.
Bila masyarakat mencari air sendiri, maka hal itu berdampak terhadap kesehatan publik. Negara yang menyediakan air secara langsung kepada masyarakat.
Sedangkan di Indonesia, air disediakan melalui perpipaan yang kembang-kempis. Ketika hujan deras turun kadang kondisi air pipa keruh dan tercium bau kaporit yang menyengat.
"Walaupun sudah diolah oleh PDAM, tetapi kualitas yang sampai di keran-keran masyarakat bervariasi," ungkap Ignasius.
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa pihaknya telah menciptakan teknologi penyediaan air bersih dan layak konsumsi yang dapat mengolah sumber air marjinal di Sumatra, Kalimantan, dan Papua.
Baca juga: Produsen AMDK siap bermitra dengan pemerintah atasi permasalahan air
Baca juga: Pemkot Bima dukung upaya pemerintah tingkatkan pemerataan air bersih
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
