Hasil survei lebih perlihatkan popularitas figur

Figur calon presiden yang populer belum tentu sejalan dengan tingkat elektabilitasnya,"

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Universitas Moestopo Beragama Dr Rajab Ritonga, MSi menilai hasil survei dari lembaga-lembaga survei terhadap figur calon presiden lebih memperlihatkan popularitas daripada elektabilitas.

"Figur calon presiden yang populer belum tentu sejalan dengan tingkat elektabilitasnya," kata Rajab Ritonga, di Jakarta, Rabu.

Rajab Ritonga menjelaskan, selain popularitas masih ada sejumlah faktor lainnya yang menjadi indikator elektabilitas tapi belum terakomodasi dalam survei.

Indikator tersebut adalah, kepemimpinan, rekam jejak, integritas, serta kemampuan dan komitmen mengatasi persoalan bangsa.

"Faktor kualitatif tersebut tidak terakomodasi dalam hasil survei yang kuantitatif," katanya.

Karena itu ia menilai, figur calon presiden maupun calon pemimpin lainnya yang populer dari hasil survei belum tentu elektabilitasnya juga tinggi pada saat pemilu.

Doktor komunikasi alumni Universitas Indonesia ini menjelaskan, selain melihat popularitas pemilih juga akan mempertimbangkan indikator kualitatif lainnya pada saat memberikan hak suaranya pada pemilu.

Menurut Rajab, pemilih di Indonesia sudah cukup cerdas dan bisa membedakan mana figur calon presiden memiliki rekam jejak baik dan integritas tinggi serta mana yang tidak.

Pada kesempatan tersebut, Rajab Ritonga mengusulkan agar tokoh-tokoh yang populer melalui hasil survei diuji kompetensinya, apakah figur tersebut populer karena rekam jejak dan prestasinya atau karena pencitraan.

Sementara itu, salah satu peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo mengatakan, dirinya menghargai hasil survei sebagai masukan sekaligus pemetaan posisi figur-figur yang masuk dalam bursa calon presiden.

Namun, dia berpandangan hasil survei soal popularitas calon presiden belum menggambarkan kondisi pemilih yang sebenarnya.

"Hasil survei itu kan jawaban dari responden yang jumlahnya ribuan orang, padahal penduduk Indonesia yang memiliki hak pilih jumlahnya mencapai 186 juta jiwa," kata Edhie Wibowo
(R024/E001)