Berlakunya program BPJS diharapkan dapat membantu saudara-saudara kita yang tergolong miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dimanapun berada di bumi Indonesia tercinta."
Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyambut baik program Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor. BPJS mulai berlaku 1 Januari 2014, dan diharapkan mampu melayani 121 juta rakyat Indonesia.

"Berlakunya program BPJS diharapkan dapat membantu saudara-saudara kita yang tergolong miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dimanapun berada di bumi Indonesia tercinta. BPJS adalah program bersejarah bagi rakyat Indonesia, yang konsep dasarnya sudah lama disiapkan oleh pemerintahan SBY, baik dengan PP maupun Kepres," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf di Jakarta, Selasa.

Harapan Nurhayati seluruh masyarakat miskin agar memanfaatkan program yang diberikan pemerintah. "Program BPJS ini yang mampu membantu yang tidak mampu dan bagi warga Indonesia yang tidak mampu untuk berobat akan di cover oleh pemerintah," kata perempuan yang menjabat Wakil Ketua Umum PD ini.


Agar BPJS bisa berjalan dengan baik serta masyarakat juga bisa merasakan program pro rakyat tersebut, dirinya akan akan mengintruksikan 148 anggotanya untuk mengawal program ini di dapil masing-masing.


"Fraksi Partai Demokrat akan mengawal penuh program JKN dan BPJS sehingga bisa berjalan dengan baik, yang saat ini terdaftar 121 jiwa. Tentunya membantu mensosialisasikan program tersebut," tuturnya.


"Tentu yang kita harapkan program tersebut terwujud dan dirasakan bagi saudara-saudara kita yang tergolong miskin dan rentan, yang jumlahnya 86.4 juta jiwa. Pasalnya implementasi program tersebut merupakan perwujudan dari Undang-Undang 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU 24/2011 tentang BPJS. UU tersebut sering di klaim oleh kelompok tertentu sebagai hasil kerjanya," katanya.


Menurut Nurhayati kenyataannya FPD yang menduduki mayoritas (148 ) kursi di DPR yang terus mengawal serta memastikan seluruh program pemerintah SBY yang pro poor, pro growth dan pro Job tidak diganggu oleh kepentingan politik.


"Konsep dasar BPJS digagas oleh Presiden SBY serta tujuan diberlakukannya sistem dan kebijakan yang sangat penting ini tiada lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan," kata Nurhayati.


Lanjut Nurhayati, diluncurkan program BPJS adalah sebuah merupakan tonggak sejarah baru bagi rakyat Indonesia. "Dengan dana Pendidikan 20 % dan program BPJS maka dapat dipastikan Insya Allah kedepan mampu mengubah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia," harapan Nurhayati.

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013