Suku Uighur desak penyelidikan mandiri kasus bentrokan Xinjiang

Beijing (ANTARA News) - Kelompok Suku Uighur di pengasingan pada Selasa menuntut otoritas China mengizinkan penyelidikan mandiri atas bentrokan di Xinjiang, yang menyebabkan delapan "penyerang" ditembak mati polisi di wilayah yang banyak dihuni warga Muslim itu.

Pemerintah Daerah Xinjiang harus "mengungkapkan seluruh informasi" tentang kekerasan pada Senin dan mengizinkan "penyelidikan mandiri yang dilakukan badan internasional", kata Kongres Uighur Dunia (World Uyghur Congress/WUC) yang bermarkas di Munich seperti dilansir kantor berita AFP.

WUC juga menyeru Beijing membuka daerah Shache, tempat konflik terjadi, bagi media asing dan wakil-wakil pemerintah "untuk memungkinkan transparansi seputar penuturan insiden itu".

Daerah yang berada sekitar 200 kilometer di tenggara Kashgar itu dikenal dengan mana Yarkand dalam Bahasa Uighur.

Otoritas China menyebut insiden itu sebagai "serangan teroris terencana" terhadap kantor polisi setempat oleh sembilan "teroris" bersenjata golok dan bahan peledak, kata kantor berita pemerintah Xinhua.

Menurut laporan Xinhua, salah seorang "penyerang" ditahan dalam bentrokan itu dan polisi menyita 25 bahan peledak dan sembilan golok di lokasi "serangan".

Kelompok, yang dipimpin oleh dua warga Uighur bernama Usman Barat dan Abdigheni Abdulkadir berkumpul untuk menonton video teroris dan menyebarkan gagasan ekstrimis sejak Agustus, demikian pernyataan polisi Xinjiang yang dikutip Xinhua.

Polisi Xinjiang menyebut mereka juga mengumpulkan dana serta membuat dan menguji bahan peledak untuk merencananya serangan-serangan teroris yang direncanakan.

Warga Uighur, yang sudah memeluk agama Islam selama berbad-abad, adalah kelompok etnis terbesar di Xinjiang, daerah dengan luas empat kali luar Jepang yang kaya sumber minyak dan gas alam.

WUC menuduh insiden itu merupakan salah satu cara pemerintah untuk membungkam pembangkangan warga Uighur dengan dalih memerangi terorisme.

"Kejadian itu merupakan kesaksian kecenderungan kekerasan yang disponsori negara untuk menumpas pembangkangan Uighur, tempat pihak berwenang mengabaikan proses hukum, menembak dan membunuh warga Uighur, mencap mereka teroris dan kemudian menggunakan kontra-terorisme untuk membenarkan pembunuhan," kata Presiden WUC Rebiya Kadeer.

Kelompok hak asasi manusia dan para pakar luar negeri mengatakan kekerasan itu terjadi karena penindasan budaya, tindakan pengamanan yang kacau dan gelombang imigrasi suku mayoritas China, Han.

Informasi di daerah itu diawasi ketat dan verifikasi yang independen sulit diperoleh.

Dalam konflik sektarian terburuk yang meletus dalam tahun-tahun belakangan di China, sekitar 200 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.600 orang cedera sementara ratusan orang lainnya ditahan akibat kerusuhan di ibu kota wilayah Xinjiang, Urumqi, pada Juli 2009.

(Uu.H-RN)