BPK nilai pemerintah berhasil tingkatkan kualitas pengelolaan keuangan

Kami mengharapkan capaian tersebut tidak lantas membuat pemerintah berpuas diri, melainkan menjadi inspirasi ....

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pemerintah pusat berhasil menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara kendati dihadapkan pada berbagai tantangan serta dinamika yang berkembang.

Hal itu setidaknya ditunjukkan dengan keberhasilan pemerintah untuk mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga 2022.

"Kami mengharapkan capaian tersebut tidak lantas membuat pemerintah berpuas diri, melainkan menjadi inspirasi untuk mengoptimalkan pengelolaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sesuai amanat konstitusi kita," ujar Ketua BPK Isma Yatun sebagaimana dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Pemkot Denpasar pertahankan opini WTP dari BPK 12 kali berturut-turut

Dalam kesempatan exit meeting pemeriksaan LKKP 2023, dia mengungkapkan bahwa pihaknya menerima LKPP unaudited yang telah dilampiri dengan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP). Hal ini menjadikan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban APBN menjadi lebih komprehensif karena berupaya menyelaraskan capaian kinerja dengan anggaran yang dikeluarkan.

Exit meeting pemeriksaan atas LKPP merupakan tahap akhir dari keseluruhan rangkaian proses pemeriksaan LKPP, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 2023.

"Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan yang diberikan BPK, antara lain terkait dengan kualitas penyajian informasi kinerja dalam LKjPP dan keselarasan penyajian informasi kinerja tersebut dengan informasi keuangan dalam LKPP," ucapnya.

Untuk itu, BPK mengharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah strategis dalam rangka mengintegrasikan keseluruhan sistem yang terkait dengan pertanggungjawaban APBN. Mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban guna mendukung tercapainya kinerja pembangunan yang lebih terpadu.

Baca juga: BPK beri opini WTP atas laporan keuangan CTI-CFF tahun 2023

Melalui langkah yang terintegrasi tersebut, ucap Isma, gambaran yang diberikan BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN akan lebih utuh dan menyeluruh, sehingga kementerian/lembaga terkait dapat lebih optimal dalam menyelaraskan kinerja dengan efektivitas anggarannya.

Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan hasil pemeriksaan untuk menjaga kualitas proses dan hasil pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2023.

"Oleh karena itu, kami meyakini bahwa temuan pemeriksaan yang termuat dalam Konsep LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) beserta angka-angka yang disajikan pada LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2023 Audited dihasilkan dari proses pemeriksaan yang prudent, profesional, dan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN),” ungkap Daniel.