Pemberitaan politik meningkat hampir dua kali lipat dari 149.703 berita menjadi 21.169 berita per bulan pada 2013 menjelan pesta politik 2014,"Jakarta (ANTARA News) - Survei Indonesia Indicator mencatat porsi berita politik selama 2013 mencapai 253.718 pemberitaan dari jumlah total 2.027.311 berita yang dipublikasian seluruh media online di Indonesia.
"Pemberitaan politik meningkat hampir dua kali lipat dari 149.703 berita menjadi 21.169 berita per bulan pada 2013 menjelan pesta politik 2014," kata Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang melalui keterangan pers di Jakarta, Senin.
Berita politik sebanyak 12,5% persen dari 272 media online di Indonesia atau menempati posisi pertama dibandingkan tema lain seperti berita korupsi atau (delapan persen) dan calon presiden (dua persen).
Rustika menyatakan pemberitaan politik didominasi berkaitan dengan kasus korupsi yang mencapai 24,2 persen atau melampaui tema lainnya, seperti sengketa pilkada, politik berbiaya tinggi, parpol, calon legislatif, serta persoalan teknis DPT.
Rustika menuturkan keterkaitan politik dengan korupsi menimbulkan opini terhadap sejumlah figur atau tokoh politik.
Berdasarkan figur politik yang kerap muncul, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disusul mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
"Anas dianggap media sebagai narasumber terbanyak yang dikutip berkenaan dengan topik politik," ujar Rustika.
Indonesia Indicator mencatat SBY mengeluarkan 26.480 pernyataan kepada media online dan Anas Urbaningrum sebanyak 10.752 pernyataan yang melampaui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sekitar 8.868 statements.
Selanjutnya, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi dan Ketua KPK Abraham Samad yang menduduki posisi berikut sebagai tokoh yang berkaitan dengan topik politik dan korupsi.
Terkait pemberitaan korupsi, tokoh politikus yang sering muncul yakni kasus Hambalang sebanyak 14 persen, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan dan Sapi Impor (10 persen) dan kasus suap Mahkamah Konstitusi (MK) sekitar delapan persen.
Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada Ari Dwipayana berpendapat kasus korupsi politik berhubungan dengan semakin besarnya kebutuhan pada pembiayaan politik menjelang pemilu 2014.(*)
Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
