Heru berpesan ke pejabat yang dilantik untuk tingkatkan pelayanan

Kepada pejabat yang mendapatkan amanah, harus lebih memperhatikan layanan birokrasi

Jakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berpesan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik untuk meningkatkan pelayanan demi mewujudkan tata kelola yang baik (good governance).

"Kepada pejabat yang mendapatkan amanah, harus lebih memperhatikan layanan birokrasi. Terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja yang efisien, akuntabel, dan transparan," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta Pusat, Rabu.

Heru menyebut pelantikan tiga orang pejabat pimpinan tinggi pratama ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan pelayanan publik di Jakarta. Selain itu, hal ini juga menjadi penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Heru juga meminta kepada pejabat yang dilantik khususnya yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk terus meningkatkan pelayanan yang memuaskan bagi warga yang membutuhkan penanganan kesehatan.

"Ini perlu dilakukan untuk menyelesaikan target yang ditentukan berjalan baik, sehingga kinerja dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal," ujar Heru.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat melantik pejabat pimpinan tinggi pratama di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024). (ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

Heru pada kesempatan tersebut melantik Mochamad Miftahulloh Tamary sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta, Maria Qibtya sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta, dan Iwan Kurniawan sebagai Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Heru berharap pejabat yang baru dilantik bisa memegang teguh prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan menjunjung tinggi profesionalisme dalam bekerja, serta memiliki integritas yang tinggi. Hal itu ditujukan agar instansi yang dipimpin mampu menciptakan ekosistem pembangunan zona integritas dengan baik.

"Dalam menjalankan etos kerja yang baik, prinsip pembangunan zona integritas harus diperhatikan. Hal ini akan menjadi acuan kita dalam menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Semoga pejabat yang baru dilantik bisa bekerja dengan baik dan menjaga integritas sebagai ASN," jelas Heru.

Baca juga: Heru minta PPDB yang terkendala adminduk bisa konsul ke Dukcapil
Baca juga: Heru dan alumni SMA 70 menyelenggarakan program sembako murah
Baca juga: Komisi B DPRD DKI sarankan pemprov punya Mikrotrans ramah disabilitas