Kerry ke Timur Tengah pekan depan untuk perundingan perdamaian

... secara pribadi mendorong isu-isu yang sangat sulit mulai mengambil bentuk... "

Ramallah, Wilayah Palestina (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Amerik Serikat, John Kerry, akan kembali ke Timur Tengah pekan depan untuk mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Palestina dan Israel mengenai proses perdamaian, kata seorang pejabat Palestina, Sabtu.

"Kerry mengatakan kepada Otoritas Palestina, dia akan kembali ke kawasan itu pada 4 Januari untuk membahas proses perdamaian dan perundingan dengan Israel," kata pejabat itu kepada AFP tanpa menyebut nama.

Menurut sumber Palestina yang layak dipercaya, kepala diplomat Amerika Serikat itu berencana tinggal di Timur Tengah selama beberapa hari dalam kunjungannya ke-10 ke wilayah itu sejak Maret.

Kerry, yang membantu meluncurkan sembilan bulan pembicaraan langsung kedua pihak pada Juli, bulan ini bersikeras, kemajuan nyata telah dibuat dalam pembicaraan perdamaian.

Namun dia mengatakan rinciannya akan dirahasiakan karena berbicara apapun tentang perjanjian bisa menjadi kontraproduktif.

"Saya secara pribadi mendorong isu-isu yang sangat sulit mulai mengambil bentuk," katanya dalam sebuah wawancara dengan televisi ABC pada 15 Desember.

"Tetapi kita sudah sepakat untuk tidak berbicara tentang apa yang kita lakukan karena hanya menciptakan harapan besar. Dan ini menciptakan tekanan. Ini menciptakan oposisi, dalam beberapa
kasus.

"Saya pikir itu jauh lebih baik bagi kita untuk melakukan apa yang telah kita lakukan, yang adalah bernegosiasi dengan tenang dan pribadi," tambahnya.

Laporan-laporan media Israel dan Arab mengatakan rencana yang dibayangkan Washington akan melihat Israel mempertahankan kehadiran militer di perbatasan setelah kesepakatan damai dengan Palestina.

Pasukan internasional akan diterima oleh rakyat Palestina, tetapi Israel menentang solusi tersebut.

Israel selalu bersikeras, kehadiran militer berlanjut di perbatasan akan menjadi penting bagi keamanan untuk sekitar 10-15 tahun setelah kenegaraan Palestina.