Kemenkeu sebut APBN siap mendukung penyelesaian permasalahan air

Indonesia sudah cukup lengkap dalam hal skema atau infrastruktur untuk menyelesaikan masalah air, jadi kami mengundang semua mitra internasional

Badung, Bali (ANTARA) - Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bobby Wahyu Hernawan menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap untuk mendukung penyelesaian permasalahan air.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga terbuka untuk segala jenis kerja sama internasional yang dapat mendorong tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Ke-6.

“Pemerintah Indonesia siap untuk segala jenis kerja sama internasional, baik dengan MDB (Multilateral Development Bank) atau dengan sektor swasta seperti yang disebutkan dalam presentasi saya. Di Indonesia, APBN turut mendukung, dan bahkan (mendukung) sedikit lebih tinggi dari rata-rata anggaran negara di dunia,” kata Bobby dalam sesi panel World Water Forum Ke-10 2024 di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa.

Kesiapan Pemerintah Indonesia juga tercermin dari adanya instrumen pembangunan berkelanjutan seperti SDG Indonesia One.

SDG Indonesia One merupakan platform kerja sama pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Program ini menyediakan berbagai fasilitas, seperti: Fasilitas Pengembangan Proyek, Fasilitas Mitigasi Risiko, Fasilitas Pembiayaan, Fasilitas Investasi.

Kemudian, keterbukaan Indonesia dalam bekerja sama juga dapat dinilai dengan adanya skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau Public Private Partnership (PPP).

Bobby mengatakan bahwa komitmen pemerintah dalam penyelesaian permasalahan ketersediaan air bersih juga telah terwujud dengan adanya Dana Air Indonesia atau Indonesia Water Fund.

“Jadi pada dasarnya, Indonesia sudah cukup lengkap dalam hal skema atau infrastruktur untuk menyelesaikan masalah air, jadi kami mengundang semua mitra internasional,” ujarnya.

Kendati demikian, Bobby memberikan catatan bahwa dalam merancang mekanisme pendanaan campuran atau blended finance di sektor air harus dengan aturan yang jelas dan hati-hati karena bagaimanapun, blended finance merupakan bentuk investasi yang membutuhkan imbal hasil (return).

“Di sektor air, kita harus benar-benar berhati-hati dalam hal pembiayaan,” tuturnya.

Dengan adanya World Water Forum, Bobby berharap adanya diskusi lebih lanjut terkait cara paling efektif dalam penyelesaian permasalahan air global.

Senada, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan World Water Forum Ke-10 2024 dapat menjadi momentum untuk merancang mekanisme pendanaan bersama atau blended finance guna pembangunan infrastruktur air dan sanitasi.

Menurutnya, kebutuhan jumlah investasi yang besar menjadi tantangan tersendiri dari pembenahan infrastruktur air dan sanitasi yang memadai.

“Kita semuanya melihat bahwa kebutuhan, soal itu (pendanaan air), dan sanitasi itu membutuhkan investasi yang luar biasa besar. Dana yang berasal dari pemerintah saja tidak akan memadai. Jadi banyak ikhtiar dilakukan ya, pada level local government, bahkan sampai desa, sampai ke nasional, dan pada level dunia,” kata Sri Mulyani.

Dalam gelaran World Water Forum Ke-10, sebagai tuan rumah, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendorong adanya Dana Air Dunia atau Global Water Fund sebagai salah satu program untuk mempercepat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Ke-6.

Sri Mulyani mengatakan bahwa hal tersebut yang tengah diupayakan Pemerintah Indonesia untuk dibahas bersama para pemangku kepentingan (stakeholder) di ajang World Water Forum Ke-10 Tahun 2024.