Ramallah, Tepi Barat (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, Rabu, menyampaikan dukungan bagi pembentukan pemerintah persatuan Palestina yang diharapkan para pemimpin Palestina dapat meredakan sanksi asing yang dijatuhkan setelah HAMAS menang dalam pemilihan umum. "Ini adalah proses yang sangat penting," ia mengatakan setelah pertemuan dengan Presiden Mahmoud Abbas --yang telah memperbarui upaya guna menciptakan kemitraan antara gerakan Fatah-nya dan kelompok HAMAS --yang memerintah. "Jika rakyat Palestina dapat bersatu seputar program bersama yang realistis dan jika itu dapat membantu membuat situasi keamanan terkendali, itu tentu saja akan menjadi perkembangan yang sangat positif dan PBB akan melakukan apa saja yang dapat dikerjakannya untuk mendukung anda," katanya. Negara donor Barat telah menahan bantuan kepada Pemerintah Otonomi Palestina (PA) sejak HAMAS memangku jabatan setelah pemilihan umum Januari dan menampik tuntutan mereka agar mengakui Israel, mencela kekerasan dan menerima baik kesepakatan perdamaian sementara terdahulu. Tindakan itu telah menambah parah krisis ekonomi di Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza, tempat pegawai pemerintah belum menerima gaji sejak Maret. Abbas belakangan mengunjungi Jalur Gaza untuk mengadakan pembicaraan maraton dengan Perdana Menteri HAMAS Ismail Haniyeh mengenai pemerintah persatuan. "Kami harap kami akan mencapai hasilnya sesegera mungkin," katanya. Seorang pembantu Abbas mengatakan Presiden Palestina itu bertekad mencapai terobosan --baik melalui kesepakatan dengan HAMAS atau dengan tindakan yang berolak-belakang seandainya pembicaraan gagal. Abbas, secara teori, dapat memecat Haniyeh, kendati banyak pengulas menganggap tindakan tersebut tak mungkin dilakukan mengingat popularitas HAMAS dan kekhawatiran Palestina bahwa tindakan semacam itu akan menyulut bentrokan antar-rakyat Palestina. "Kami percaya saat ini Abbas bersungguh-sungguh dan akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan pemerintah HAMAS, jika mereka tak menerima persyaratannya," kata pembantu tersebut. Protes Sementara itu ratusan pegawai pemerintah, yang diatur oleh serikat buruh pimpinan Fatah, mengadakan pertemuan terbuka untuk menuntut gaji di luar kantor Abbas di kota Ramallah, Tepi Barat, sebelum pertemuannya dengan Annan. Abbas, saat berpidato kepada massa, menuduh HAMAS dan faksi garis keras melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan nasional dengan menolak untuk memperlunak kebijakan mereka ke arah Israel. "Orang yang mengingini pemerintah yang melayani rakyat, mesti benar-benar mengupayakan pemerintah yang mampu mengakhiri pengepungan, mampu melindungi kepentingan rakyat dan mampu membayar gaji," kata Abbas. Pemerintah persatuan, katanya, harus meliputi "semua warna politik. (Pemerintah) itu mesti mampu memulihkan hubungan secara internasional dan regional dan mesti memiliki agenda politik". Israel, yang menarik tentaranya dan pemukim Yahudi ke luar Jalur Gaza tahun lalu, kembali melancarkan operasi militer di wilayah itu dua bulan lalu, setelah pejuang HAMAS dan dua kelompok lain menangkap seorang prajuritnya dalam serangan lintas-perbatasan. Hampir 200 orang Palestina, sekitar separuh dari mereka warga sipil, telah tewas dalam agresi tersebut --yang dikatakan Israel juga bertujuan menghentikan serangan roket dari Jalur Gaza terhadap kota kecil di bagian selatannya. "Roket tanpa sasaran mesti dihentikan karena semua itu tak mewakili kepentingan (siapa pun) ... (dan) membahayakan kepentingan rakyat kita," kata Abbas dikutip Reuters. Pegawai pemerintah tersebut berencana melanjutkan pemogokan Sabtu dan telah mengancam akan menutup semua lembaga pemerintah. HAMAS telah mendesak semua pegawainya agar tak melakukan pemogokan. Haniyeh, dalam suatu pernyataan, mengatakan demonstrasi mesti ditujukan ke "alamat yang sebenarnya yang melakukan pengepungan terhadap rakyat kita", rujukan kepada Israel.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006