Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengintegrasikan program pembagunan kecamatan (PPK) dan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang akan dilaksanakan dalam skala yang lebih besar pada 2007. "Dua program itu dalam skala kecil sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu dan 2007 akan diperbesar cakupan pelaksanaannya, sehingga dalam tiga tahun ke depan dapat menjangkau seluruh kecamatan," kata Menko Perekonomian Boediono, ketika meluncurkan PNPM di Jakarta, Kamis. Hadir dalam acara tersebut Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensos Bachtiar Chamsyah, Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Mendiknas Bambang Sudibyo, Menkes Siti Fadilah S, Menteri Perdagangan Mari Pangestu, Menperind Fahmi Idris, Menteri ESDM Purnomo Y, dan Menkeu Sri Mulyani. Pemilihan dua program itu antara lain karena program ini menjawab persoalan mendasar masyarakat yaitu penyediaan lapangan kerja bagi rakyat miskin sekaligus menambah penghasilan bagi kelompok rakyat miskin. "Evaluasi independen juga menunjukkan bahwa program ini telah teruji baik dilihat dari pencapaian tujuan maupun efisiensinya. selain itu dampak eksternalitas (tambahan) kedua program juga cukup besar," katanya. Menurut dia, program itu juga telah dijadikan sebagai salah satu model penanggulangan kemiskinan di sejumlah negara. Tidak kurang dari 30 negara termasuk Cina telah mengunjungi dan mengaplikasikan program serupa dengan menggunakan PPK dan P2KP sebagai model. Sebelumnya PPK dilaksanakan oleh Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri sementara P2KP oleh Departemen Pekerjaan Umum. Sampai dengan 2006, kedua program telah mencakup 39.282 desa/kelurahan dari 69.929 desa/kelurahan di Indonesia. Jumlah itu meliputi 2.600 kecamatan atau 46 persen dari 5.623 kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Untuk 2007, direncanakan jumlah kecamatan yang akan dicakup oleh program adalah 2.000 kecamatan ditingkatkan menjadi 3.800 kecamatan pada 2008 dan 5.623 kecamatan pada 2009 "Pada tahun 2007 program masih mengadopsi secara utuh baik PPK maupun P2KP. Mulai 2008 akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian misalnya variasi dalam pagu dana proyek yang terkait dengan kebutuhan dan kinerja sebelumnya," kata Boediono. Pemerintah menyadari bahwa kesenjangan antara pencapaian dan sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu kemiskinan dan pengangguran masih besar. "Langkah untuk menurunkan kemiskinan hingga 2009 sebesar 8,2 persen dan menurunkan tingkat pengangguran hingga 5,1 persen membutuhkan kerja keras pemerintah dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan," kata Boediono.

Copyright © ANTARA 2006