Puan tekankan gotong royong rumuskan strategi permasalahan air global

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya gotong royong berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah strategis guna menangani permasalahan air global.

“Kita harus merumuskan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas dan keterjangkauan air bagi semua,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikannya dalam Parliamentary Meeting on the Occasion of the 10th World Water Forum sebagai bagian dari World Water Forum Ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

Menurut dia, dunia harus membuat aksi konkret untuk mengatasi isu air bersih baik di tingkat lokal maupun pada tingkat internasional sebab permasalahan air tidak cukup hanya diatasi pada tingkat lokal saja.

"Oleh karenanya dibutuhkan penguatan kerja sama internasional untuk meningkatkan pasokan air bersih," ucapnya.

Baca juga: BRIN: World Water Forum ajang kolaborasi kembangkan inovasi-riset air
Dia juga menekankan pentingnya parlemen memperkuat komitmen politik untuk melindungi sumber daya air dan menjadikannya sebagai sumber kesejahteraan bersama.

Dia mengatakan bahwa pembahasan mengenai isu air sebagai fondasi kehidupan manusia harus didasari pada "sense of urgency" terkait isu air sebelum terlambat.

“Isu air dapat menjadi sleeping crisis jika kita tidak segera memberi perhatian. Saat ini, dunia sedang dihadapkan pada ancaman nyata berbagai krisis seperti krisis iklim, ketegangan geopolitik, dan ancaman dari permasalahan energi, pangan, dan air,” katanya.

Sebab, kata dia, dampak perubahan iklim semakin tidak terkendali. Mulai dari, terjadinya gelombang panas, kekeringan, banjir, gagal panen, kebakaran hutan, dan bencana lainnya di berbagai belahan dunia.

“Yang paling ekstrem, kelangkaan air telah menjadi ‘new normal’ di berbagai wilayah di dunia. Kelangkaan air telah memperlebar tingkat ketimpangan, lebih banyak kemiskinan, dan memperburuk kondisi kesehatan manusia. Bukan tidak mungkin, kelaparan, malnutrisi, dan pandemi global akan menjadi momok bagi kehidupan generasi kita dalam beberapa dekade ke depan,” tuturnya.

Dia pun mengaku menyayangkan perhatian dunia saat ini lebih tertuju untuk menghadapi meruncingnya ketegangan geopolitik, ketimbang menangani ancaman krisis air dan krisis lingkungan lainnya.

“Berbagai negara berlomba-lomba meningkatkan anggaran modernisasi persenjataan,” ujarnya.

Bahkan, lanjut dia, anggaran militer di sejumlah negara jauh lebih besar dibandingkan belanja sektor perairan. Untuk itu, dia meminta semua delegasi membayangkan jika dunia bisa melipatgandakan belanja untuk air bersih.

“Tentu banyak yang akan dapat kita lakukan. Kita melihat telah terjadi misalokasi sumber daya dan pembiayaan di dunia ini. Kita melupakan kepentingan dasar manusia, kepentingan atas air sebagai sumber penghidupan,” ucapnya.

Dia juga menilai Sustainable Development Goals (SDGs) tidak akan tercapai tanpa adanya kemajuan terhadap pencapaian akses terhadap air bersih dan sanitasi layak yang merupakan agenda SDGs-6.

“Akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan bagian dari hak untuk memiliki penghidupan yang layak. Inisiatif World Water Council (WWC) sejak tahun 1997 di Marrakesh telah membangkitkan kesadaran global untuk memastikan semua orang mendapatkan hak atas air,” paparnya.

Dia menekankan pertemuan parlemen dalam rangka World Water Forum 2024 merupakan kesempatan berharga untuk berkontribusi memperkuat komitmen, dan menghasilkan langkah konkret bagi pemenuhan kebutuhan mendasar manusia.

Parliamentary Meeting on the Occasion of the 10th World Water Forum digelar pada tanggal 19-21 Juni 2024 di Bali, yang dengan dihadiri 231 partisipan dari 49 negara. DPR RI bersama Inter-Parliamentary Union (IPU) menjadi tuan rumah dalam forum parlemen perhelatan itu.

Parliamentary Meeting on the Occasion of the 10th World Water Forum mengambil tema Memobilisasi Aksi Parlementer mengenai Air untuk Kemakmuran Bersama (Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity).