Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Senin, mengatakan batas waktu pengerjaan proyek itu merupakan janji pemkot kepada warganya.
"Kalau pemkot berani menulisnya itu menjadi hal baru dan mengikat kontraktor agar benar-benar menyelesaikan sesuai target, karena pengawasan dilakukan orang banyak," katanya.
Reni menyebut penyertaan lama waktu pengerjaan proyek sudah sepatutnya dilaksanakan, sebab langkah ini sebagai bagian dari transparansi pemerintah kepada publik.
Pemkot Surabaya juga diminta untuk menyosialisasikan secara detail tujuan dan manfaat proyek saluran dan pembangunan jalan, baik itu secara langsung dengan memasang tulisan di lokasi pengerjaan maupun melalui media sosial.
Lebih lanjut, kata dia, dengan adanya kejelasan soal seluruh teknis, maka kontraktor bisa lebih bertanggung jawab pada proyek yang dikerjakannya dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terjaga.
"Pembangunan mengganggu aktivitas memang iya, tetapi pembangunan ini memberikan manfaat yang lebih panjang harus disosialisasikan," katanya.
Reni mengatakan bahwa pemkot sudah mengambil langkah tepat terkait pembangunan, yakni melaksanakannya di awal tahun 2024.
"Sekarang, di tiga bulan pertama sudah jalan, kalau biasanya di tengah tahun dan ini sebuah kemajuan," tuturnya.
Perubahan mekanisme pengerjaan ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas, manfaat, dan kerapian, setelah nantinya proyek tersebut rampung sesuai ketetapan jadwal.
"Kalau pengerjaannya sudah tidak terburu-buru, proyek ini harus lebih baik," ujar dia.
Sebab dengan begitu, dampak berkesinambungan dari proyek infrastruktur mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Baca juga: DPRD Surabaya minta pendataan keluarga miskin diperkuat
Baca juga: DPRD Surabaya harap pelestarian aksara Jawa dilaksanakan masif
Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
