Ditemui usai diskusi Dialog G20 Global Blended Finance Alliance di Denpasar, Bali, Minggu, Trenggono menyampaikan bahwa pendanaan campuran merupakan salah satu aksi dari lima kebijakan ekonomi biru termasuk di dalamnya perluasan kawasan konservasi laut.
"Satu sisi proteksi area bisa terjaga dengan baik, kemudian dia juga bisa memberi manfaat ekonomi maksimal, terutama adalah masyarakat sekitar konservasi, dia bisa memahami bahwa wilayah ini tidak boleh terganggu, tapi sisi lain dia bisa hidup akibat dari produktivitas yang ada," jelasnya.
Dia belum dapat memberikan angka yang pasti terkait gap pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan blanded finance, sebuah metode menggunakan strategi pembiayaan pembangunan demi memobilisasi pembiayaan tambahan demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Namun, jelasnya, pemerintah bekerja sama dengan Green Climate Fund, Conservation International dan Koservasi Indonesia juga sudah meluncurkan Blue Halo S. Program itu sendiri merupakan pendekatan terintegrasi untuk mengelola konservasi sumber daya kelautan serta perikanan, memastikan keseimbangan antara ekologi dan ekonomi.
"Tapi akan kita dorong terus, salah satunya program Blue Halo S yang diinisiasi tadi dan akan segera jalan tentu ya, dan kita akan kawal di beberapa daerah. Dan mestinya setelah kita lengkapi bagaimana konservasi itu dijaga dengan baik itu akan banyak sekali yang masuk," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Senior Vice President and Executive Chair Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany menjelaskan bahwa Blue Halo S ingin mewujudkan sistem pendanaan untuk pengelolaan kawasan konservasi dan ekonomi biru secara bersamaan.
"Jadi bagaimana kita menaruh value untuk kawasan konservasi yang sebenarnya memang menjadi daya dukung atau topang dari segi ekonomi biru terutama perikanan, itu yang belum pernah ada di dunia ini," jelasnya.
Dia mengatakan bahwa Blue Halo S, yang diluncurkan saat Tri Hita Karana Forum yang merupakan bagian dari side event dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan konferensi Ocean 20 pada 2022, menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 572 yang terbentang di enam provinsi dimulai dari Aceh sampai ke dekat wilayah Banten.
Baca juga: Presiden berharap kebersamaan di makan malam World Water Forum ke-10 perkuat kolaborasi
Baca juga: Trenggono galang partisipasi global dukung pengelolaan perairan
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
