Yingluck menghadapi unjuk rasa selama beberapa minggu dari puluhan ribu lawan-lawannya di jalan-jalan. Mereka berusaha menggulingkan pemerintah yang terpilih dan membentuk "dewan rakyat" yang tidak dipilih sebagai gantinya.
Demonstrasi yang bertujuan untuk mengekang pengaruh politik keluarga Yingluck itu menewaskan lima orang dan lebih dari 200 orang cedera.
Undang-undang khusus bernama UU Keamanan Dalam Negeri (ISA) diperluas bulan lalu dengan mencakup seluruh Bangkok dan daerah-daerah sekitarnya.
Undang-undang itu memberikan kekuasaan tambahan kepada polisi untuk menutup rute-rute, melarang pertemuan-pertemuan, melakukan penggeledahan dan memberlakukan jam malam, kendati tidak semua tindakan digunakan.
"Pemerintah membutuhkan undang-undang ini untuk menjaga perdamaian dan ketertiban karena masih ada protes-protes," kata Wakil Menteri Pertahanan Jenderal Yutthasak Sasispapa kepada wartawan setelah kabinet menyetujui perpanjangan 60 hari.
Yingluck memutuskan akan menyelenggarakan pemilu sela 2 Februari nanti guna meredakan ketegangan, tetapi oposisi utama Partai Demokrat berikrar memboikot pemungutan suara itu.
(H-RN/H-AK)
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2013
