Pj Bupati Luwu ajak seluruh pihak sukseskan Pilkada Serentak 2024

"Pemerintah Kabupaten Luwu berkomitmen untuk menyukseskan Pilkada ini, tentunya dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat,"

Makassar (ANTARA) - Penjabat Bupati Luwu, Sulsel Muh Saleh, mengajak seluruh pihak untuk untuk saling bersinergi dan bahu membahu dalam upaya menyukseskan agenda Pilkada serentak yang akan dilangsungkan 27 November 2024.

"Pemerintah Kabupaten Luwu berkomitmen untuk menyukseskan Pilkada ini, tentunya dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat," ujarnya pada acara sosialisasi penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Sabtu.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Rasyid, mengungkapkan kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap melaksanakan Pilkada Serentak dan mendukung agar dapat berlangsung secara Luber, Jurdil, lancar, aman dan damai," ujar Rasyid.

Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menyampaikan bahwa pilkada serentak yang akan kita laksanakan adalah pemilihan terbesar di dunia yang akan dilaksanakan secara serentak seluruh wilayah di Indonesia.

Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, dalam sosialisasi ini memaparkan tahapan Pilkada serentak.

Dimana untuk tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah (27-29 Agustus 2024), Penetapan Pasangan Calon (22 September 2024), Masa Kampanye (25 September 2024- 23 November 2024), Pelaksanaan Pemungutan Suara Serentak (27 November 2024), dan selanjutnya Penetapan Calon Terpilih.

Untuk itu, pemateri lainnya baik dari Kodam, Polda dan Koopsau II serta dari Kejaksaan dan Badan Intelijen Negara sepakat menyampaikan bahwa untuk suksesnya Pilkada dibutuhkan sinergi penyelenggara (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah pusat dan pemerintah daerah, aparat keamanan (TNI/Polri, Satpol PP, Satlinmas), paslon, Parpol, pendukung, media, LSM, dan Ormas.