Palangka Raya (ANTARA) - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (Fisipol UMPR) memperkuat konsentrasi keilmuan bidang administrasi negara dan kebijakan publik mahasiswanya melalui kuliah kepakaran.

"Dalam rangka memperkuat konsentrasi keilmuan administrasi negara, ada konsentrasi kebijakan publik, pada kuliah kepakaran ini kami menghadirkan Prof Dr Evi Satispi, Dekan FISIP UM Jakarta," kata Dekan Fisipol UMPR, Dr Irwani di Palangka Raya, Jumat.

Baca juga: Fisipol UMPR kirim 200 mahasiswa pada KKN Tematik Bina Kawasan

Dia menerangkan kuliah kepakaran bertema Public Policy Formulation Based on Scientific Data ini diikuti sekitar 250 dosen dan mahasiswa semester empat dan enam. Selain itu, juga disiarkan melalui channel YouTube Fisipol UMPR secara langsung.

"Sehingga, kegiatan hari ini tidak hanya dapat diikuti mahasiswa dan dosen, tetapi juga menjangkau alumni, mahasiswa lainnya serta pihak terkait lain untuk mengembangkan wawasan dan keilmuannya," kata Irwani.

Rektor UMPR, Dr Muhammad Yusuf mengatakan Kalteng merupakan provinsi terluas setelah Papua dan Kalimantan Timur dimekarkan.

Dengan jumlah penduduk berdasar data sensus yang mencapai 2,7 juta jiwa dan terus berkembang, konsentrasi penduduk di Provinsi Kalteng tidak hanya berpusat pada daerah ibu kota kabupaten/kota.

"Saat ini, konsentrasi penduduk juga mulai merambah kawasan kota baru atau sekitar kawasan perusahaan," kata Yusuf.

Dia mencontohkan Sebabi, Kabupaten Kotawaringin Timur. Juga di Kecamatan Pangkalan Lada dan di Amin Jaya, Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjadi pusat ekonomi dan pertumbuhan penduduk baru, selain di ibu kota kabupaten/kota.

Oleh karena itu, menurut Yusuf, kebijakan publik di Kalteng tak cukup jika hanya didasarkan pada data-data formal yang memotret kondisi perkotaan, tapi harus melalui data dukung yang lebih umum.

Baca juga: BPSDM Kalteng gandeng Fisipol UMPR dalam pengembangan SDM

Baca juga: Lulusan Fisipol UMPR cepat dapat pekerjaan

"Oleh karena itu, selain big data, kebijakan publik pemerintah juga memerlukan data-data berbasis keilmuan dan perkembangan agar kebijakan yang ditetapkan tidak terlambat, serta relevan dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat," katanya.

Untuk itu, kuliah kepakaran menjadi salah satu upaya UMPR untuk memperkuat dan memperkaya keilmuan bidang administrasi negara dan kebijakan publik.

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024