Saya ingin mengajak Unas sebagai orang pusat. Kami Kaltim ingin belajar. Bagaimana menyiapkan bangunan sosial masyarakat yang baik di masa depan setelah adanya IKN
Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kaltim menjalin kerja sama dengan Universitas Nasional (Unas) Jakarta dalam pengembangan pendidikan dan analisa terkait persiapan Kaltim menyambut Ibu Kota Nusantara.
"Kami tidak ingin sekadar nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU). Setelah ini saya minta langsung PKS (perjanjian kerja sama) riil,” tegas Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik dalam keterangan di Samarinda, Kamis.
Baca juga: Bina Karya dan Badan Bank Tanah berkolaborasi untuk pengembangan IKN
Akmal mengatakan, analisa terkait kultur metropolitan Kalimantan Timur di masa depan sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan diri menyambut kehadiran IKN.
“Teman-teman Unas mohon bantu kami untuk kajian dampak sosial dari perpindahan ibu kota negara,” lanjut Akmal.
Ia menganggap, kajian tersebut sangat penting, sebab Kaltim akan menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Akan banyak pergerakan orang yang mendekati IKN.
" Ketika orang-orang tidak bisa masuk ke IKN seluruhnya, maka mereka pasti akan menetap di daerah penyangga, Kaltim," jelas Akmal.
Akmal mengungkapkan, jumlah penduduk Kaltim saat ini saja mencapai 4 juta jiwa. Tahun 2035 diprediksi jumlah penduduk Kaltim akan bertambah menjadi 5,5 juta. Dan tepat 100 tahun Indonesia pada 2045, jumlah penduduk Kaltim diperkirakan sudah mencapai 7,5 juta jiwa.
Kondisi ini dalam pandangan Akmal perlu dipelajari lebih jauh sebagai antisipasi bagi Kalimantan Timur untuk membangun daerahnya, termasuk sebagai dampak perpindahan ibu kota negara.
“Saya ingin mengajak Unas sebagai orang pusat. Kami Kaltim ingin belajar. Bagaimana menyiapkan bangunan sosial masyarakat yang baik di masa depan setelah adanya IKN,” beber Akmal.
Baca juga: OIKN: Kesejahteraan masyarakat prioritas utama dalam pembangunan IKN
Satu hal yang menjadi kekhawatiran terkait bangunan sosial masyarakat Kaltim masa depan. Sebab dari informasi yang ia terima, 80 persen kasus di Kaltim berasal dari masalah narkoba.
"Ini masalah kita. Karena narkoba mengalir ke daerah yang memiliki uang banyak. Kaltim provinsi tertinggi kedua PDRB (pendapatan domestik regional bruto) secara nasional," ungkap Akmal.
Karena itu, tidak ada kata lain, yang harus dibangun ke depan adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak.
Soal pembangunan sumber daya manusia ini, Akmal mengapresiasi para pemimpin Kaltim terdahulu. Dimana sepanjang lima tahun lalu saja, alokasi beasiswa yang dikucurkan mencapai total Rp1,2 triliun untuk ratusan ribu penerima.
Sementara itu, Rektor Unas El Amry Bermawi Putra berharap agar kerja sama ini bermanfaat bagi kedua pihak.
"Tentu kami ingin juga memberikan kontribusi konstruktif untuk pembangunan Kalimantan Timur masa depan. Kami akan mengawal implementasi dari kerja sama ini nantinya. Kolaborasi pendidikan dan praktis," jelasnya.
Baca juga: Bina Marga PUPR manfaatkan teknologi AI dalam pembangunan jalan di IKN
Pewarta: Arumanto
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024