Pemprov Sumbar antisipasi lonjakan harga pangan pascabencana

Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan langkah dalam upaya meredam kenaikan harga sembako pascabencana banjir bandang yang melanda tiga daerah di Sumbar pada Sabtu (11/5).

Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Padang, Kamis menyebut salah satu langkah antisipasi adalah memasok kebutuhan pangan strategis dari luar daerah jika ada sinyal kenaikan harga.

Menurutnya hal itu penting karena daerah terdampak bencana, yakni Tanah Datar, Agam, dan Padang Panjang merupakan wilayah sentra hortikultura.

“Jika diperlukan, kita berencana untuk mendatangkan produk hortikultura dari Jambi dan Jawa Tengah," katanya.

Ia berharap langkah yang disiapkan itu bisa menjadi solusi sehingga kenaikan harga pangan bisa diredam.

Kepala Dinas Pangan Sumbar, Syaiful Bahri menyebut pihaknya sudah melakukan mitigasi ketersediaan pasokan tiga komoditas strategis.

Masing-masing beras, cabai merah, dan bawang merah. Jika terjadi kenaikan harga beras, Bulog diminta melakukan operasi pasar.

“Kita sudah komunikasi dengan Bulog. Stok beras mereka sangat mencukupi ada 21 ribu ton di gudang,” katanya.

Sementara untuk cabai merah, telah dilakukan kerjasama dengan perantau Minang yang berkecimpung dalam asosiasi petani dan pengusaha cabai merah Indonesia.

Mereka membantu mendatangkan cabai merah dari Magelang, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta. Kemudian juga ada kerjasama antar pedagang dari Berastagi, Sumatera Utara.

“Sampai saat ini harga cabai merah di pasaran masih stabil. Kalau ada peningkatan harga, kita datangkan dari luar,” ujarnya.

Kemudian untuk komoditas bawang merah tidak terlalu dikhawatirkan. Sebab wilayah sentra di Kabupaten Solok masih masa panen.

Sementara terhadap komoditas sayur-mayur, Dinas Pangan mengimbau petani di wilayah yang tidak mengalami gangguan, seperti di Solok, untuk lebih mengutamakan menjual produknya ke pasar lokal daripada memenuhi permintaan luar daerah.

“Jangan semua dijual ke luar daerah. Misalnya kalau produksinya 100 ton, jual ke pasar lokal 50 dan ke luar daerah 50. Bantu juga daerah dalam kondisi saat ini,” katanya.*

Baca juga: BNPB: Pembangunan bendungan pengendali sungai di Sumbar dimulai 2024