Petrokimia Gresik sosialisasi alokasi pupuk subsidi di pulau terluar

Sosialisasi ini kami lakukan agar penambahan alokasi ini bisa dioptimalkan oleh petani untuk mendorong produktivitas pertanian di NTT

Jakarta (ANTARA) - PT Petrokimia Gresik, anggota holding Pupuk Indonesia melakukan sosialisasi ke kios-kios dan distributor hingga pulau terluar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait penambahan alokasi pupuk bersubsidi 2024 dari 4,7 juta menjadi 9,55 juta ton.

Direktur Keuangan dan Umum Petrokimia Gresik, Robby Setiabudi Madjid menyatakan penambahan alokasi pupuk bersubsidi 2024 juga terjadi di NTT antara lain alokasi Urea dari sebelumnya hanya 36.408 ton menjadi 62.228 ton.

Kemudian alokasi NPK juga bertambah menjadi 70.244 ton dari alokasi awal 32.858 ton, begitu juga NPK Kakao yang alokasinya bertambah menjadi 659 ton dari sebelumnya 95 ton.

Dikatakannya, pihaknya selama 10-15 Mei 2024 telah keliling ke distributor dan kios-kios yang ada di NTT, seperti ke Maumere serta Kepulauan Rote yang menjadi wilayah paling selatan Indonesia.

"Sosialisasi ini kami lakukan agar penambahan alokasi ini bisa dioptimalkan oleh petani untuk mendorong produktivitas pertanian di NTT, dan ketahanan pangan baik lokal maupun nasional," ujar Robby dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Agar petani dapat mengoptimalkan penambahan alokasi ini, BUMN pupuk itu telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi yang cukup di gudang-gudang lini II (provinsi) maupun lini III (kabupaten/kota) di NTT.

Adapun stok pupuk bersubsidi yang disiapkan untuk NTT, hingga per tanggal 14 Mei 2024 sebanyak 20.557. Persediaan tersebut jauh melampaui stok minimal yang diwajibkan oleh pemerintah.

Rinciannya, stok Urea bersubsidi sebanyak 12.827 ton atau sekitar 352 persen dari stok minimal yang dipersyaratkan Pemerintah, yaitu 2.324 ton. Sementara persediaan stok NPK di NTT saat ini sebanyak 7.730 ton atau 298 persen dari ketentuan minimum sebesar 2.594 ton.

"Stok tersebut aman untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi petani selama 14 hari kedepan. Kami akan terus memastikan ketersediaan pupuk terjaga sehingga penambahan alokasi yang telah dilakukan pemerintah benar-benar memberikan dampak positif," ujar Robby.

Ia mengungkapkan, penyerapan pupuk bersubsidi di NTT saat ini perlu dioptimalkan. Realisasi penyaluran Urea di NTT hingga Mei 2024 ini baru di angka 17 persen dari alokasi atau 10.378 ton, kemudian NPK juga masih 14 persen atau 9.828 ton.

Sementara itu, lanjutnya, dengan kemudahan penebusan pupuk bersubsidi yang hanya menggunakan KTP, pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi juga semakin diperketat.
Untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai Permentan Nomor 01 Tahun 2024, petani harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).

Dikatakannya pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, serta subsektor tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Sedangkan kriteria luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektare termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain mensosialisasikan penambahan alokasi dan kemudahan penebusan pupuk bersubsidi, tambahnya, pihaknya juga menjaring aspirasi dalam upaya meningkatkan layanan penyaluran pupuk bersubsidi di NTT.

"Harapannya, penambahan alokasi pupuk bersubsidi dan kemudahan penebusan yang diberikan oleh pemerintah benar-benar memberikan dampak besar bagi produktivitas pertanian, khususnya di NTT," demikian Robby Setiabudi.