Gubernur jadi capres tradisi kuat di negara demokrasi

Di AS gubernur-gubernur terbaik umumnya naik pangkat menjadi Presiden dan Wapres. Di Indonesia tradisi demokrasi itu tidak berkembang,"

Bandung (ANTARA News) - Direktur Pemberitaan LKBN Antara Akhmad Kusaeni menyatakan gubernur dan senator menjadi sumber utama calon presiden dan wapres di negara yang memiliki akar demokrasi kuat seperti di Amerika Serikat.

"Di AS gubernur-gubernur terbaik umumnya naik pangkat menjadi Presiden dan Wapres. Di Indonesia tradisi demokrasi itu tidak berkembang," katanya dalam Panggung Inilah Demokrasi di Bandung, Minggu.

Kusaeni menjadi moderator dalam diskusi "Dari Daerah Menuju Istana" dengan narasumber Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan pengamat politik LIPI Siti Zuhro.

Menurut dia, dalam sejarah presiden AS, sebanyak 16 orang gubernur tercatat menjadi Presiden dan 23 senator/anggota kongres menjadi orang nomor 1 di Gedung Putih.

"Hanya 6 presiden AS yang berasal dari profesi lain seperti militer, pengacara dan wartawan," kata Kusaeni yang pernah menjadi Kepala Biro Antara di Amerika Serikat.

Presiden AS yang berasal dari militer adalah Bapak Bangsa AS George Washington, Zachary Taylor, Ulyses Grant dan Dwight D Eisenhower.

Presiden AS yang berasal dari Gubernur misalnya adalah Jimmy Carter (Georgia), Ronald Reagan (California), Bill Clinton (Arkansas), George W Bush (Texas).

Senator dan anggota Kongres yang menjadi presiden antara lain Barack Obama (Illinois), Andrew Johnson (Tenesse), Lyndon B Johnson (Texas), JFK (Massachusset).

Kusaeni mengatakan menjadi presiden di AS adalah pekerjaan mengurus rakyat, makanya mencalonkan diri sebagai Capres disebut "running for public office".

Public office tentu saja ada jalur kariernya, biasanya dimulai dari jabatan publik seperti gubernur atau anggota parlemen. Tidak bisa ujug-ujug setiap orang bisa menjadi calon presiden seperti di Indonesia, kata Kusaeni.

Di Indonesia sistem rekrutmen Capres tidak terstruktur dan tidak jelas. Siapa saja bisa menjadi capres tanpa harus melalui jalur jabatan publik sebelumnya.

"Pemilik partai ramai-ramai mau jadi presiden. Yang punya televisi juga mau duduk di Istana. Raja dangdut yang merasa diri populer juga mau jadi Capres," ujar Kusaeni.

Mestinya, lanjut dia, yang lebih berhak nyapres adalah para gubernur seperti Ahmad Heryawan dari Jabar, Jokowi dari Jakarta, Pak De Karwo dari Jawa Timur atau Sahrul Yasin Limpo dari Sulawesi Selatan.

"Media harus mendorong gubernur-gubernur terbaik menjadi Capres atau Cawapres sebagaimana tradisi demokrasi yang teruji baik di Amerika Serikat dan negara maju lainnya," demikian Akhmad Kusaeni.
(KR-ASJ/E001)