Kemarin, izin PayTren dicabut hingga kewajiban halal diundur

Tadi presiden memutuskan bahwa untuk UMKM makanan, minuman dan yang lain itu pemberlakuannya diundur tidak 2024 tapi 2026

Jakarta (ANTARA) - Berbagai berita ekonomi pada Rabu (15/5) masih layak untuk dibaca, mulai dari keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencabut izin PayTren, hingga ketetapan pemerintah untuk mengundur kewajiban sertifikasi halal bagi produk-produk usaha mikro dan kecil, dari semula Oktober 2024 menjadi 2026.

Berikut rangkuman berita Rabu (15/5) yang layak disimak lagi pada Kamis ini:

OJK cabut izin PayTren, Yusuf Mansur: Semua dana nasabah sudah kembali

Pemilik PT PayTren Aset Manajemen (PAM) Yusuf Mansur menyampaikan bahwa saat ini semua dana nasabah yang dihimpun oleh perusahaan manajer investasi syariah miliknya telah dikembalikan.

“Enggak ada uang orang (nasabah) juga yang masih terhutang sebagai uang investasi masyarakat. Enggak ada. Bisa ditanyakan ke OJK,” kata Yusuf Mansur saat dihubungi, di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini

Pemerintah undur kewajiban sertifikasi halal usaha mikro-kecil di 2026

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mengundur kewajiban sertifikasi halal bagi produk-produk usaha mikro dan kecil, dari semula Oktober 2024 menjadi tahun 2026.

"Tadi presiden memutuskan bahwa untuk UMKM makanan, minuman dan yang lain itu pemberlakuannya diundur tidak 2024 tapi 2026. Nah tentu UMKM tersebut adalah yang mikro yang penjualannya Rp1-2 miliar (per tahun), kemudian yang kecil yang penjualannya sampai dengan Rp15 miliar (per tahun)," kata Airlangga usai rapat terbatas soal sertifikasi halal di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini

PT Vale terima perpanjangan izin operasi hingga Desember 2035

PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) resmi menerima perpanjangan izin operasi untuk periode sampai dengan 28 Desember 2035 setelah diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

CEO dan Presiden Direktur PT Vale Febriany Eddy menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada perseroan, serta mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas kontribusi semua pihak.

Baca selengkapnya di sini

BPS sebut nilai impor Indonesia turun 10,60 persen

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut nilai impor Indonesia April 2024 mencapai 16,06 miliar dolar AS, dimana nilai itu turun 10,60 persen dibanding dengan Maret 2024 tetapi naik 4,62 persen dibanding April 2023.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, impor nonmigas April 2024 mengalami penurunan 10,51 persen menjadi 13,10 miliar dolar AS. Sementara impor migas April 2024 mencapai 2,96 miliar dolar AS atau turun 11,01 persen dibanding Maret 2024.

Baca selengkapnya di sini

Airlangga: Belum ada pembahasan memperpanjang penyaluran bansos beras

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan belum ada pembahasan oleh pemerintah untuk memperpanjang penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram.

“Belum pernah dibahas,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini