BSKDN fokus wujudkan pemerintahan transparan dan akuntabel

Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) fokus mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai kinerja strategis lembaga tersebut untuk tahun 2024.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan salah satu upaya yang dilakukan ialah memaksimalkan pengelolaan sejumlah indeks yang diinisiasi pihaknya. Upaya lainnya melalui penyelenggaraan kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) mengenai isu strategis pemerintahan dalam negeri.

“Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat melihat dan menilai sendiri program kerja yang menjadi target kami,” ucap Yusharto sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

Yusharto juga menekankan kepada setiap jajarannya untuk memperkuat rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil riset atau penelitian yang berlandaskan data dan fakta di lapangan.

Ia menambahkan, pihaknya menargetkan dua dari tiga rekomendasi yang dipakai Kemendagri berasal dari hasil rekomendasi yang dirumuskan BSKDN.

“Kalau tidak ada sama sekali berarti kerja kita rendah terkait kualitas kebijakan dalam reformasi birokrasi. Indikator ini harus kita pegang dan menjadi acuan kita dalam bekerja,” katanya.

Oleh sebab itu, seluruh jajaran BSKDN diimbau untuk memperhatikan tema isu strategis kebijakan yang diberlakukan pada 2024. Yusharto berharap langkah tersebut dapat mengefektifkan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.

“Seluruh Pusat Strategi Kebijakan (di BSKDN) harapannya dapat memperhatikan tema isu strategis aktual dalam penyusunan rekomendasi strategi kebijakan dan mengoordinasikannya dengan komponen Kemendagri lainnya,” ujar dia.

Kolaborasi lintas lembaga, tambah Yusharto, juga perlu ditekankan untuk mewujudkan program kerja yang telah ditargetkan. Melalui kolaborasi, ia berharap pembiayaan kegiatan tidak hanya bertumpu pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Kita perlu strategi, sehingga begitu dihitung di akhir tahun itu dalam laporan realisasi anggaran kita itu, bukan hanya dari APBN semata, tetapi juga bisa kita peroleh dari sumber yang lain yang dimonetisasi menjadi anggaran yang dikelola oleh BSKDN,” ujarnya.

Adapun BSKDN Kemendagri pada Senin (13/5) menyelenggarakan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I dan Rencana Kerja Berdasarkan Pagu Indikatif T.A. 2025 di Jakarta. Kepala BSKDN memimpin rapat tersebut.