Airlangga: Polri berperan penting dalam pembangunan ekonomi RI

Stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat untuk kemajuan sebuah bangsa, dan peran strategis Polri ini penting untuk menciptakan rasa aman, kepastian hukum, serta mengawal pembangunan ekonomi di dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di dalam negeri.

Hal itu dapat ditempuh Polri dengan tetap memastikan situasi dalam negeri Indonesia stabil, keamanan terjamin, dan ruang untuk masyarakat berkegiatan aman.

“Stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat untuk kemajuan sebuah bangsa, dan peran strategis Polri ini penting untuk menciptakan rasa aman, kepastian hukum, serta mengawal pembangunan ekonomi di dalam negeri,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Airlangga menjelaskan, sinergi yang solid antara Pemerintah dengan Polri sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah dan Polri telah bekerja sama dalam berbagai program antara lain dalam keamanan siber nasional, Program Kartu Prakerja, penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), stabilisasi harga pangan, pengawasan kejahatan transnasional (cross border/multinational crimes), pengawasan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga pengawalan konsumen dan perdagangan dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan secara virtual oleh Menko Airlangga dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reskrim Polri Tahun 2024 yang digelar secara hibrida di Bali.

Dalam Rakernis tersebut, Airlangga menjelaskan tentang kondisi fundamental ekonomi nasional terkini yang terus membaik untuk menunjang visi Indonesia Emas 2045.

Di tengah gejolak tantangan global, pertumbuhan ekonomi tetap solid tumbuh 5,11 persen pada triwulan I-2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Malaysia (3.9 persen), Korea Selatan (3.4 persen), dan Singapura (2.7 persen).

Dana Moneter Internasional (IMF) juga memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun 2024-2025 berada di atas proyeksi pertumbuhan global dan rata-rata negara berkembang.

Selain itu, tingkat inflasi juga terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen dan kepercayaan investor masih kuat. Lembaga rating Moody’s, Fitch, dan JCR menilai ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran dan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah dan terkendali.

Prospek ekonomi yang baik terlihat dari konsumsi dan investasi yang tumbuh. Indeks kepercayaan konsumen masih terjaga optimis, penjualan eceran tumbuh positif, aktivitas manufaktur di level ekspansi, dan kredit yang tumbuh double digit.

“Dalam kondisi ini, Pemerintah akan terus memonitor dan memitigasi dampak dari dinamika ekonomi global. Penguatan kolaborasi dari sisi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil terus dijalankan,” jelas Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah merumuskan tiga strategi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni melalui revitalisasi mesin ekonomi konvensional, mesin ekonomi baru yang berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan di masa depan, dan kebijakan responsif melalui penguatan ketahanan dan pemberdayaan sosial.

Selain itu, Indonesia juga menjadi negara Asia ketiga yang mencapai status Open for Accession Discussion dalam menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Posisi itu dinilai dapat berpengaruh besar dalam perekonomian nasional ke depan.

“Dua minggu lalu di Paris dalam Ministerial Meeting OECD, ada 38 negara dalam OECD menerima Indonesia untuk masuk menjadi calon anggota penuh OECD. Indonesia menjadi negara kedua yang kemarin diumumkan bersama dengan Argentina. Dan tentu kesepakatan berbagai negara ini untuk mendukung keanggotaan Indonesia di OECD menjadi langkah besar,” jelasnya.

Hal tersebut merupakan langkah transformasi ekonomi berikutnya sejak Undang-Undang Cipta Kerja diimplementasikan di Indonesia sehingga reformasi yang dilakukan melalui OECD ini sangat mendukung visi Indonesia emas 2045.

Indonesia diminta untuk mempersiapkan semacam memorandum ataupun proposal sendiri yang perlu disampaikan kepada forum OECD dalam waktu sekitar 280 hari.

“Nah tentu ini merupakan transformasi ekonomi di bidang kebijakan standar regulasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga sangat baik apabila dilihat dari tata kelola agar investasi akan semakin masuk ke Indonesia,” pungkasnya.