PM Kamboja tolak tuntutan oposisi untuk mundur

Kami tidak bisa menerima setiap tindakan yang akan menyebabkan rusaknya keamanan negara

Phnom Penh (ANTARA News) - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menolak permintaan pihak oposisi untuk mundur dari jabatannya, Jumat, setelah ribuan pengunjuk rasa berkumpul di ibu kota menuntut dilakukannya pemilihan umum ulang.

Pemimpin kuat di Kamboja itu mengatakan tidak akan ada "pemilu ulang" dan menampik tuduhan oposisi bahwa pemilu yang digelar pada Juli lalu dinodai dengan kecurangan, demikian laporan AFP.

Sekitar 10 ribu pengunjuk rasa, sebagian besar mengibarkan bendera Kamboja dan spanduk, berkumpul di sebuah taman di ibukota Phnom Penh pada Minggu untuk menuntut dilakukannya pemilu ulang dan mendesak Hun Sen mundur.

Ribuan pengunjuk rasa yang sebagian membawa spanduk bertuliskan "Hun Sen harus turun!" beraksi di ibukota tersebut setiap hari selama sepekan ini untuk menekan pemimpin Kamboja memenuhi tuntutan mereka, bersama pemimpin oposisi Sam Rainsy.

Partai oposisi yang memboikot parlemen sejak digelarnya pemilu, mengancam akan memblokade semua jalanan utama ke Phnom Penh bulan depan jika pemerintah tidak memenuhi permintaan mereka.

Hun Sen yang menolak dilakukannya penyelidikan atas pelaksanaan pemilu mengatakan pada Jumat bahwa konstitusi Kamboja tidak memungkinkan perdana menteri untuk membubarkan parlemen sebelum berakhirnya mandat selama lima tahun.

Ia memperingatkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas sebagai tanggapan atas setiap "aksi ilegal" yang akan mengakibatkan ketidakstabilan di negara itu.

"Kami tidak bisa menerima setiap tindakan yang akan menyebabkan rusaknya keamanan negara," kata Hun Sen.

Setelah pemilu pada Juli, para pendukung oposisi melakukan aksi unjuk rasa jalanan yang telah menelan korban satu nyawa dari pihak pendemo dan beberapa lainnya terluka, setelah petugas keamanan bentrok dengan massa yang melempari petugas dengan batu.

Parlemen Kamboja pada akhir September menyetujui masa jabatan baru selama lima tahun bagi Hun Sen, meski tanpa kehadiran anggota parlemen dari partai oposisi. Langkah ini oleh partai CNRP disebut sebagai "kudeta konstitusional".

Namun beberapa pengamat mengatakan bahwa unjuk rasa oposisi saat ini kebanyakan hanyalah simbol, mengingat beberapa bulan sudah berlalu sejak pemilu digelar dan Hun Sen masih tetap berdiri sebagai penguasa.

Hun Sen --mantan kader Khmer Merah berusia 61 tahun yang membelot dan menyaksikan kebangkitan Kamboja dari keterpurukan akibat perang-- telah memerintah selama 28 tahun dan bertekad akan terus memerintah hingga berusia 74 tahun.

(S022)