Kemarin, peresmian Starlink di Bali hingga revisi RUU Penyiaran

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Selasa (14/5) kemarin menjadi sorotan, mulai dari Presiden Jokowi dan Elon Musk yang akan meresmikan layanan satelit Starlink di Bali hingga revisi UU Penyiaran tak bungkam pers

Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

1. Presiden Jokowi dan Elon Musk akan resmikan layanan Starlink di Bali

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan layanan Starlink akan diresmikan Presiden Jokowi bersama Elon Musk di sela-sela perhelatan World Water Forum Ke-10 di Nusa Dua, Bali.

Luhut Panjaitan menyampaikan hal itu usai memberikan arahan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bareskrim Polri di Anvaya Resort, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

"Elon Musk akan meresmikan bersama Presiden Starlink untuk mempermudah komunikasi di daerah terpencil. Ini akan dilakukan pada hari Minggu (19/5)," katanya.

Selengkapnya klik di sini.

2. DPR pastikan revisi UU penyiaran tidak bungkam pers

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran DPR RI memastikan revisi UU Penyiaran tidak membungkam kebebasan pers di Indonesia.

"Tidak ada tendensi untuk membungkam pers dengan RUU Penyiaran ini," kata anggota Panja Nurul Arifin di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

3. DPR putuskan nasib 43 RUU prioritas belum tuntas bersama pemerintah

DPR RI pada saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-16 pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, Senin, menyatakan bakal memutuskan nasib 43 Rancangan atau Revisi Undang-Undang (RUU) yang hingga saat ini belum tuntas bersama pemerintah.

Wakil Ketua DPR RI Rahmad Gobel mengatakan bahwa sejauh ini pembahasan 43 RUU tersebut masih dalam tahap pembicaraan tingkat I. Menurutnya saat ini hanya tinggal tersisa dua masa sidang hingga periode 2019-2024 berakhir.

"Maka menjadi komitmen kita bersama pemerintah untuk dapat memutuskan pembahasan RUU tersebut," kata Gobel saat membacakan pidato Ketua DPR RI pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

4. Bawaslu: ASN harus netral baik petahana maju atau tidak pada Pilkada

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral baik petahana maju kembali sebagai kepala daerah maupun tidak pada Pilkada Serentak November 2024.

"Kami mengingatkan kembali soal netralitas ASN. Karena sebagai lembaga pengawas kami memiliki kewajiban untuk terus melakukan sosialisasi terkait netralitas ASN," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, saat memberikan sambutan pada peresmian gedung Kantor Bawaslu Bandarlampung, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

5. Komisi VIII DPR RI optimistis RUU KIA dapat disahkan bulan ini

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka berharap Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan dapat segera disahkan menjadi Undang-undang pada Mei 2024.

"Berharap bulan ini, karena sudah masuk Bamus masa sidang kemarin. Semoga RUU KIA ini segera diagendakan untuk disahkan di tingkat dua," kata Diah Pitaloka di sela-sela FGD RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.