DPR berharap pelaksanaan APBN 2014 tepat sasaran

Dewan sepakat dengan Presiden bahwa implementasi dari APBN 2014 harus dilaksanakan dengan lebih tepat sasaran, tepat waktu, transparan, dan akuntabel,"

Jakarta (ANTARA News) - DPR RI mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 dan berharap agar pelaksanaan APBN 2014 dapat lebih tepat sasaran dan tepat waktu dibandingkan sebelumnya.

"Dewan sepakat dengan Presiden bahwa implementasi dari APBN 2014 harus dilaksanakan dengan lebih tepat sasaran, tepat waktu, transparan, dan akuntabel," kata Ketua DPR Marzuki Alie dalam pidato Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang II 2013-2014 di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, permasalahan klasik yang senantiasa berulang pada setiap tahun anggaran adalah lambatnya penyerapan anggaran dan penumpukan penyerapan pada akhir tahun.

"Belanja Kementerian dan Lembaga mempunyai pola dengan karakteristik penyerapan yang rendah pada semester pertama dan menumpuk pada akhir tahun anggaran berjalan," ujarnya.

Pola penyerapan anggaran seperti itu, kata dia, tidak hanya terjadi di pusat, akan tetapi juga di daerah sehingga mengganggu rencana kinerja kebijakan APBN terhadap perekonomian nasional.

"Hal itu juga berdampak pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan, yang menjadi sasaran kebijakan fiskal," kata dia.

Marzuki menambahkan, DPR telah mencermati rencana implementasi APBN 2014, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2014 telah diserahkan Presiden kepada seluruh kementerian dan lembaga negara, serta 34 gubernur di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan itu, Ketua DPR pun mengkritisi tentang merosotnya nilai tukar rupiah sampai pada titik terendah dalam rentang waktu empat tahun terakhir.

Ia menilai hal itu akan memberi dampak berupa ketidakcocokan realisasi APBN 2014 terhadap indikator-indikator asumsi dasar yang menjadi acuan perhitungan besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2014.

"Dalam kaitan ini, kami mendorong otoritas moneter dan Pemerintah untuk lebih menguatkan sinergi dalam mengambil langkah-langkah taktis guna menstabilkan nilai tukar Rupiah, sehingga dapat mengurangi risiko negatif terhadap pelaksanaan APBN 2014," ujar Marzuki. (*)