Blue Economy, Dukung Industrialisasi KP

Jakarta, 19 Desember 2013 (ANTARA) - Program industrialisasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan ekonomi biru (blue economy) yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan hasil positif. Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP tahun 2013 menjadi cerminan keberhasilan tersebut. Produksi perikanan tercatat sebesar 15,3 juta ton. Untuk pertama kalinya telah mencapai swa sembada garam dengan produksi 2 juta ton. Tingkat konsumsi ikan 34 kg/kapita/tahun, sedangkan Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya sebagai salah satu indikator kesejahteraan sudah mencapai 105,4. Demikian disampaikan Inspektur Jenderal KKP Andha Fauzie Miraza mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam acara Media Gathering mengenai Kilas Balik Program Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta Kamis (19/12).

Menurut Andha, Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan berprotein, perolehan devisa, dan penyediaan lapangan kerja. Data menunjukkan, kontribusi sektor perikanan pada PDB cukup tinggi. PDB sektor perikanan tahun 2011-2012 mencapai 6,48%, secara nominal terjadi kenaikan yakni Rp. 54,18 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp. 57,69 triliun pada tahun 2012. Capaian ini melebihi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,23% dan jauh di atas pertumbuhan PDB sektor pertanian yang hanya 3,97%.Tingginya PDB perikanan tersebut mencerminkan bahwa sektor kelautan dan perikanan mempunyai andil besar pada ekonomi nasional. Di mana secara rinci dapat dilihat dari produksi perikanan tahun 2012 mencapai 15,26 juta ton, terbagi atas produksi perikanan tangkap sebesar 5,81 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 9,45 juta ton. “Capaian produksi perikanan ini telah melampaui target yang ditetapkan tahun 2012 yakni sebesar 14,86 juta ton,” tandasnya.

Andha menjelaskan, KKP menargetkan pada 2013, kinerja ekspor produk hasil perikanan tumbuh sebesar 19 persen atau sekitar 5 milliar dollar AS dari target pada 2012 lalu sebesar 4,2 milliar dollar AS. Dari target ekspor tersebut, udang tetap menjadi salah satu komoditas unggulan yang diproyeksikan mencapai 1,9 miliar dollar AS, diikuti oleh komoditas ikan lainnya sebesar 1,5 miliar dollar AS, tuna sebesar 720 juta dollar AS, kepiting 379 juta dollar AS dan produk perikanan lainnya senilai 541 juta dollar AS. Capaian ekspor hasil perikanan pun telah mengarah pada produk bernilai tambah (value added). Hal itu ditandai dengan kenaikan nilai ekspor perikanan sebesar 10,8 persen yang diikuti dengan pertumbuhan neraca perdagangan perikanan sebesar 11, 49 persen. “Dari jumlah tersebut, neraca perdagangan produk perikanan tahun lalu surplus 76,47 persen,” jelasnya.

Menurut Andha, KKP tengah menjalankan rencana strategis kinerja ekspor produk perikanan. Di antaranya, diversifikasi pasar ekspor, negosiasi hambatan tarif, penanganan hambatan pasar serta upaya pemenuhan ketersediaan bahan baku bagi kegiatan ekspor. Sejalan dengan itu, KKP mendorong industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan untuk terus meningkatkan produktivitas dan nilai tambah (value added) produk perikanan. Pasalnya, nilai tambah pada produk perikanan dapat memacu kinerja ekspor agar tetap tumbuh positif pada tahun berikutnya. “Untuk mendukung kinerja ekspor, KKP berkonsistensi mengembangkan jaringan terintegrasi yang terdiri dari sehimpunan industri saling terkait seperti industri inti (core industries), industri pemasok (supllier industries), industri pendukungnya (supporting industries) serta industri terkait atau related industries,” paparnya.

Blue economy
KKP, tegas Andha, tetap akan fokus pada pelaksanaan Industrialisasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan blue economy melalui peningkatan nilai tambah dan sinergi hulu-hilir usaha ekonomi kelautan dan perikanan. Program ini berbasis pada komoditas, kawasan serta pembenahan sistem dan manajemen. Untuk program pengembangan kawasan Minapolitan, KKP akan melakukan evaluasi kegiatan Minapolitan dan tindak lanjut percepatan pengembangannya melalui strategi industrialisasi. Termasuk program PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan dan program Peningkatan Kehidupan Nelayan dalam rangka pelaksanaan MP3KI melalui evaluasi dampak PNPM Mandiri KP. “Sesuai dengan roadmap dan kriteria yang telah ditetapkan pelaksanaan program PUMP, PUGAR dan PDPT akan dilaksanakan di 200 lokasi pelabuhan PPI serta memastikan kegiatan lintas sektor dapat terlaksana“ jelasnya.

Andha menjelaskan, prinsip blue economy bertujuan untuk mengefisiensi pemanfaatan sumber daya alam dengan menghasilkan lebih banyak produk turunan dan produk lain terkait. Bahkan pendapatan produk-produk turunan tersebut memberikan hasil jauh lebih besar dari produk awal. Selain itu, yang penting adalah perubahan secara dramatis cara berbisnis dengan cara berfikir (out of the box) yang mengacu pada inovasi dan kreativitas dalam berbisnis, diversifikasi produk, sistem produksi, pemanfaatan teknologi, financial engineering, sehingga berpeluang untuk menciptakan pasar baru bagi produk-produk yang dihasilkan. “Pemerintah akan menetapkan sejumlah daerah untuk dijadikan model pembangunan dengan konsep blue economy. Berbagai daerah percontohan sudah berjalan dan bisa dilihat keberhasilannya. Untuk kepulauan, Pulau Anambas ditunjuk sebagai model percontohan, untuk teluk dipilih teluk Tomini, untuk kawasan konservasi laut ditetapkanlah Wakatobi sedangkan pembangunan kelautan secara terpadu di Nusa Tengara Timur,” jelasnya.

Andha menjelaskan, untuk mendukung MP3EI, KKP tetap melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan pada 3 Koridor Ekonomi (Sulawesi, Nusa Tenggara dan Bali, serta Papua dan Papua Barat). Di antaranya, pengembangan infrastruktur perikanan berkoordinasi dengan Pemda dan lintas kementerian dan lembaga. Di samping itu juga dilakukan penguatan litbang dan peningkatan kapasitas SDM KP serta penguatan penyuluhan melalui perluasan jangkauan Iptekmas, inovasi litbang, pelatihan dan penyuluhan serta peningkatan mutu pendidikan. Tahun ini KKP juga tetap fokus pada pengembangan karantina ikan dan pengendalian mutu melalui peningkatan mutu produk dan pengendalian impor ikan. “Untuk bidang konservasi dan lingkungan, KKP telah mendorong Pemda terlibat pelaksanaan COREMAP III serta peningkatan kualitas lingkungan di pulau-pulau kecil melalui rehabilitasi ekosistem pesisir,” paparnya.

Andha menegaskan, sesuai dengan program nasional, KKP juga telah berhasil mengembangkan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan mencapai luas 16,06 juta ha serta penambahan kawasan konservasi seluas 661,4 ribu ha. Di samping itu, jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil kecil terluar yang telah dikelola sebanyak 60 pulau. Sedangkan dalam bidang pengawasan, presentase wilayah perairan yang bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya KP dapat ditekan hingga 41 %. “Pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Hal ini tentunya menjadi amanah bagi kita semua untuk kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas dalam menyelesaikan target-target pembangunan pada RPJM Tahun 2010-2014,” tandasnya.

Di bidang kesehatan ikan, menurut Andha, KKP melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) pada 2013 telah dillakukan penguatan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan di sentra budidaya udang, patin dan komoditas lainnya. Di sisi lainnya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan akan terus ditingkatkan pada 219 Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala besar. Tercatat sampai dengan tahun 2012 terdapat 768 UPI memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan 505 UPI lainnya telah memiliki sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). “Berbagai pengembangan sarana dan prasarana sistem pelayanan berkualitas karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan menunjukkan keseriusan KKP untuk mengembangkan pelayanan bisnis untuk ekspor impor dalam rangka Indonesia National Single Window (INSW) di 5 UPT yang berlokasi di 5 provinsi,” jelasnya.

Andha menjelaskan, untuk target Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP Tahun 2014, KKP telah menargetkan pencapaian angka pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7,25 % atau naik 0,77 % dari tahun sebelumnya. Produksi perikanan ditargetkan akan mencapai 22,39 juta ton terdiri dari perikanan tangkap sebesar 5,50 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 16,89 juta ton. Sedangkan untuk produksi garam rakyat sebesar 3,03 juta ton atau naik sekitar 1 juta ton dari produksi sebelumnya. Demikian juga untuk Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan diharapkan akan menyentuh angka 112, termasuk Tingkat Konsumsi ikan dalam negeri harus mencapai 38 kg per kapita. “Selain kinerja membaik, untuk penanganan kasus seperti kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra bisa ditekan di bawah 10 kasus,” ujarnya.

Menurut Andha, keberhasilan KKP dalam berbagai program pembangunan kelautan dan perikanan juga didukung kinerja jajaran KKP yang solid dan bersih. Terbukti komitmen KKP untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), bukan hanya slogan semata. Di mana, hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) tahun 2013, KKP memperoleh nilai A atau sangat memuaskan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Bahkan prestasi ini menjadikan KKP satu satunya pembina sektor yang memperoleh penghargaan Akuntabilitas sangat baik. “Penilaian ini melengkapi raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan KKP tahun 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pertengahan Juli 2013 lalu,” katanya.

Menurut Andha, masih banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi KKP dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Di antaranya adalah hampir 25,37 % dari 7,87 juta penduduk miskin nasional tinggal di wilayah pesisir. Selain itu, masih terbatasnya akses permodalan, kurang optimalnya ketersediaan sarana prasarana kelautan dan perikanan, menjadi kendala serius. Masalah lain, tingkat pendidikan dan keterampilan yang terbatas serta sistem pendataan kelautan dan perikanan yang masih perlu terus ditingkatkan dan pembiayaan baik APBN maupun APBD masih terbatas. “Untuk itu, sangat diperlukan dukungan lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas melalui penyediaan lahan bagi infrastruktur, kerjasama antardaerah dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta perubahan mindset masyarakat untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas,” tegasnya.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan