ICEF 2024 bakal tingkatkan peran UMK-koperasi dalam belanja pemerintah

ICEF 2024 yang digelar untuk kali kedua pada tahun ini juga bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan kontribusi sektor industri dalam negeri,

Jakarta (ANTARA) - LKPP menyatakan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2024 pada 29-31 Mei 2024 akan meningkatkan partisipasi pelaku usaha mikro, kecil (UMK) serta koperasi, dan juga penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam belanja pemerintah.

“ICEF 2024 yang digelar untuk kali kedua pada tahun ini juga bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan kontribusi sektor industri dalam negeri,” kata Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dalam pernyataannya di Jakarta, Senin, terkait ICEF 2024 yang digelar oleh LKPP dan Kadin RI.

Hendrar mengatakan ICEF 2024 di Jakarta juga akan menjadi ajang untuk menyosialisasikan Katalog Elektronik Versi 6.0 yang akan meningkatkan fungsi pengawasan dari masyarakat terhadap belanja pemerintah.

“Dibandingkan dengan sistem sebelumnya, melalui E-Katalog Versi 6.0 ini masyarakat dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah. Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat oleh siapa saja,” ujar dia.

Baca juga: Menkeu: Pemerintah pusat telah belanjakan Rp427,6 triliun pada 2024

Katalog Elektronik Versi 6.0 telah diluncurkan bersama oleh PT Telkom Indonesia melalui unit GovTech Procurement. Fitur baru Katalog Elektronik Versi 6.0 itu, kata Hendrar, akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan.

ICEF 2024 dengan tema “Potensi Produk Dalam Negeri Dalam Pembangunan Nasional” merupakan pameran yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP), dan digelar untuk meningkatkan partisipasi para pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam PBJP sesuai dengan Instruksi Presiden No 2 tahun 2022.

ICEF 2024 akan mempertemukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai pengguna barang/jasa dengan pelaku usaha secara langsung guna mendorong penggunaan PDN secara lebih meluas. Pameran tersebut juga menjadi kesempatan bagi pengguna barang/jasa yang ingin memenuhi kebutuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) RI Arsjad Rasjid mengatakan ICEF merupakan salah satu langkah konkret dalam mewujudkan komitmen untuk memajukan produk dan jasa lokal melalui digitalisasi dan sistem pengadaan dengan e-Katalog.

Ketua Panitia ICEF 2024 Kukrit Suryo Wicaksono menjelaskan selama tiga hari pameran yang dilakukan sejak pukul 10:00 - 17:00 WIB, pelaku usaha dan buyer pemerintahan akan saling berinteraksi dan bernegosiasi melalui beragam acara, seperti seminar, temu bisnis (business matching), konsultasi, workshop, bimbingan teknis, serta talkshow yang menghadirkan narasumber dari instansi-instansi terkait.

“Kami juga akan mengundang sebanyak 98 anggota dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) terdiri dari para kepala pemerintah kota seluruh Indonesia dan 38 Provinsi anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sebagai visitor serta berbagai lembaga pemerintahan lainnya,” ujar Kukrit.

Baca juga: Kepala LKPP bagikan pengalaman kelola kota cerdas lewat buku

Direktur Satue Event, yang merupakan event organizer ICEF 2024, Bambang Setiawan mengatakan, di area seluas 2.500 meter persegi, ICEF 2024 akan diikuti sebanyak kurang lebih 150 peserta pameran yang berasal dari berbagai sektor bisnis, di antaranya kesehatan, teknologi informasi, fesyen, perkapalan, kendaraan, elektronik, alat kantor, tekstil, makanan dan minuman hingga internet service provider (ISP).

Selain itu, ICEF tahun ini juga bertambah semarak dengan hadirnya sejumlah kategori baru diantaranya, road sweeper, logistik, alat berat, cartridge toner, infrastruktur dan bangunan serta manufacturing.

Pada ICEF 2023, terdapat 7.792 pengunjung yang terdiri dari Pejabat Pengadaan (PP), Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Berdasarkan data ICEF 2023, ada lima komoditas unggulan dengan nilai pesanan tertinggi dalam pengadaan barang dan jasa. Pertama, preservasi jalan bidang Bina Marga sebesar Rp16,1 triliun, fasilitas kesehatan sebesar Rp9,3 triliun, obat program jaminan kesehatan Rp7,6 triliun, peralatan Elektronik, IT dan pendukungnya Rp7,4 triliun, dan kendaraan bermotor Rp6,8 triliun.