Kementerian PU songsong era TIK mutakhir

Jadi, kami siap menyongsong era pemanfaatan TIK...

Jakarta, (ANTARA News) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bertekad mampu menyongsong dan memanfaatkan era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mutakhir demi mendukung perumusan pembangunan dan pemantauan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum di Indonesia.

"Perkembangan teknologi informasi harus kita perhatikan. Tapi, justru dengan kondisi itu, maka sistim TIK ini tidak bisa stagnan dan harus dinamis," kata Sekjen PU Agoes Widjanarko saat diwawancarai ANTARA News baru-baru ini.

Namun, yang tidak kalah strategisnya adalah, kata Agoes, pengamanan informasi itu sendiri, khususnya terhadap informasi dalam kategori rahasia negara atau dikecualikan. "Itulah resiko yang harus diperhitungkan," katanya.

Agoes menyebut, beberapa peristiwa penyadapan saat ini menyadarkan bahwa betapa kemudahan berkomunikasi melalui TIK ternyata menyimpan potensi besar kebocoran data dan informasi.

"Karena itu, seiring dengan perkembangan itu, kami akan terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kominfo dan Lembaga Sandi Negara untuk kepentingan itu," katanya.

Agoes menjelaskan, beberapa pendekatan utama untuk menangkal kejahatan di dunia "cyber" yakni, pendekatan sosial budaya dengan memahami kepedulian masyarakat mengenai keamanan informasi. Kedua, pendekatan tata kelola dan teknologi keamanan informasi melalui sistem manajemen keamanan informasi dengan teknologi yang cermat, akurat dan "up to date".

Ketiga, pendekatan hukum yaitu tersedianya regulasi terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti UU ITE dan PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronika (PSTE).

"Jadi, kami siap menyongsong era pemanfaatan TIK mutakhir agar para pihak, baik internal maupun eksternal mampu memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia," katanya.

Terkait dengan anggaran untuk mengembangkan sistim TIK mutakhir tersebut, Agoes menyebut per tahun anggaran sekitar Rp30 miliar lebih.

Pusat Pengelolaan Data (Pusdata) Kementerian Pekerjaan Umum sendiri pada 13 Desember 2013 telah menyelenggarakan Seminar Pengamanan Data Strategis Sebagai Modal Dasar Ketahanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pameran PUSDATA EXPO 2013.

Acara dibuka oleh Sekjen PU Agoes Widjanarko dan dihadiri oleh pejabat di lingkungan Kementerian PU.

Membangun data

Ketika menjadi pembicara kunci dalam seminar tersebut, Agoes memahami adanya pendapat bahwa membangun data itu sulit dan mahal, tetapi membangun tanpa data jauh lebih sulit dan lebih mahal.

Oleh karena itu, beragam sistem telah dibangun dan dimanfaatkan di Kementerian PU untuk memperoleh data yang mutakhir dan akurat guna menunjang proses pengambilan keputusan bagi pimpinan dalam pelaksanaan tugasnya.

Sistem utama yang telah ada dalam rangka penerapan e-Government di Kementerian PU adalah website Kementerian Pekerjaan Umum sejak 1996. Kemudian, e-Procurement yang dimulai sejak tahun 2002.

Dilanjutkan dengan e-Monitoring sejak 2006, Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), Sistem Informasi Kepegawaian (SMIKA), Sistem Informasi Geografis Infrastruktur Pekerjaan Umum (SIGI-PU), Sistem Data Center, Sistem e-Mail PU dan berbagai sistem lain.

Penerapan bidang TIK tersebut meraih prestasi dan telah diapresiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan diberikannya penghargaan e-Government Award 2012 kepada Kementerian PU sebagai terbaik kedua dalam penerapan e-Government di tingkat Kementerian/Lembaga secara nasional.

Kepala Pusat Pengelolaan Data, Kementerian PU, Kemas M. Nur Asikin menyebut, pada Pameran PUSDATA EXPO 2013 itu, pihaknya meluncurkan produk Pusdata yang baru yakni Sistem Dokumentasi Pekerjaan Umum (Sisdok PU) dan e-Doc (eDocument).

(ADV)