PUPR: Bantuan PSU tingkatkan pembangunan rumah subsidi di NTB

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mengungkapkan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) meningkatkan pembangunan rumah subsidi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Penyaluran bantuan PSU dilaksanakan Kementerian PUPR agar masyarakat yang menghuni rumah bersubsidi juga merasa nyaman dan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan menjadi lebih baik," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto di Jakarta, Minggu.

Iwan menambahkan, pelaksanaan penyaluran bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR mampu meningkatkan pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat di sejumlah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Bantuan PSU berupa jalan lingkungan dapat meningkatkan kualitas dan menjadikan perumahan bersubsidi menjadi lebih nyaman bagi masyarakat yang menghuni rumah bersubsidi," katanya.

Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Nusa Tenggara I Direktorat Jenderal Perumahan dalam penyaluran bantuan PSU ini melibatkan para pengembang perumahan dan pemerintah daerah setempat. Pasalnya, setelah PSU tersebut selesai dibangun nantinya aset tersebut akan diserahterimakan kepada pemerintah daerah setempat.

"Kami yakin dengan penyaluran bantuan PSU ini akan mampu mendorong semangat para pengembang perumahan di NTB untuk membangun lebih banyak perumahan bersubsidi bagi masyarakat," kata Iwan.

Berdasarkan data Balai P2P Nusa Tenggara I, pada tahun 2023 lalu sebanyak 1.493 unit rumah bersubsidi masyarakat mendapatkan bantuan PSU dari Kementerian PUPR.

Adapun sebaran bantuan PSU di Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di lima kabupaten/kota dan tersebar di 13 lokasi perumahan dengan total anggaran Rp7,75 miliar.

Bantuan PSU merupakan pemberian komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal atau rumah deret, yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan.