APBN 2014 untuk Jabar Rp86,08 triliun

Tapi saya tidak berani nyebutkan angka ideal. Tapi harusnya 4 kali lipat dari sekarang. Kalau Rp300 triliun itu baru sesuatu."

Bandung (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan jatah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp86,08 triliun, anggaran ini meningkat sekitar Rp17 triliun dari tahun 2013.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Selasa, di Bandung, mengatakan selain untuk provinsi dan kabupaten dan kota yang jumlahnya sekitar Rp50 triliun dan sisanya diberikan ke lembaga vertikal pemerintah pusat seperti kejaksaan, kepolisian, kanwil dan TNI.

"Dan itu juga termasuk untuk perguruan tinggi seperti Unpad, ITB, dan UI. Uang yang masuk ke Jabar dari pemerintah pusat tahun 2014 jenisnya dana transfer baik itu dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana dokonsentrasi dan dana tugas pembantuan, serta dana untuk lembaga vertikal," kata dia.

Ditemui usai penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2014 Provinsi Jabar, di Gedung Sate bandung, Heryawan menuturkan dana dari pusat untuk Jabar memang lebih besar dibanding dengan provinsi lain di Indonesia.

"Meskipun beda sedikit dengan Jatim sekitar Rp2 hingga 3 triliun. Selain itu DIPA dari APBD tahun ini meningkat sekitar Rp17 triliun," kata dia.

Hal ini, menurutnya, disebabkan karena ada peningkatan pada ribuan item sehingga diharapkan dengan perhatian dari pemerintah pusat ini infrastruktur Jabar pun mengalami peningkatan.

"Namun saya belum merinci, dana yang besar itu bersemayamnya dimana saja," katanya.

Ia menuturkan, alokasi dana yang paling besar adalah pendidikan dan kesehatan.

"Juga dana untuk bantuan operasional sekolah (BOS) saja, sekitar Rp4 triliun. Belum, ditambah untuk dana pendidikan menengah universal (PMU) sebesar Rp1,4 triliun. Jadi, totalnya sekitar Rp5,4 triliun," katanya.

Dikatakannya, dana untuk Jabar dari pemerintah pusat Rp86,08 triliun tersebut tentu belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Jabar dan sebagai provinsi terbesar di Indonesia.

"Karena yang proporsional untuk menghitung DAU dan DAK, dilihat dari jumlah penduduk," ujar dia.

Akan tetapi, lanjut Heryawan, ada juga yang karena kebutuhan mendesak seperti infrastruktur tak bisa didasarkan pada jumlah penduduk.

"Tapi saya tidak berani nyebutkan angka ideal. Tapi harusnya 4 kali lipat dari sekarang. Kalau Rp300 triliun itu baru sesuatu," katanya. (*)