Geber BUMN desak presiden keluarkan Inpres hapus outsourcing

Jakarta (ANTARA News) - Ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Bersama Buruh Pekerja Badan Usaha Milik Negara (Geber pekerja BUMN), Senin, mendesak presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi presiden untuk menghapuskan sistem outsourcing.

Mereka juga menuntut agar seluruh pekerja outsourcing BUMN diangkat menjadi pegawai tetap.

Massa buruh BUMN yang terdiri dari berbagai serikat pekerja seperti SPSI (Serikat pekerja seluruh indonesia), FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia), KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia), Federasi Serikat Pekerja Independen, Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek dan Aspek Indonesia, menggelar orasi damai di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat sekitar pukul 15.00.

Mereka mengancam akan mogok nasional jika tuntutan tidak juga dipenuhi. "Gaji kami cuma Rp2,2 juta baru naik jadi Rp 2,6 juta. Itu juga belum sempet ngerasain, pak SBY," teriak salah seorang buruh dari PT Jasa Marga.

Ardi (50), pekerja outsourcing PT PLN asal Bekasi mengatakan telah 24 tahun bekerja dengan status kontrak di PLN.

Baru-baru ini, sekitar Oktober 2013 ia harus menerima kenyataan PHK. "Saya di PHK sekitar bulan Oktober kemarin," katanya sesaat sebelum aksi Geber BUMN dilakukan.

Sepanjang aksi dilakukan, buruh berulang kali meneriakkan yel-yel, seperti "Buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Buruh berjuang buruh yang menentukan. Buruh berkuasa rakyat sejahtera".

"Hai presiden SBY, hari ini rakyatmu datang menuntut ketegasanmu. Kami yang telah berjasa membangun negara tetapi kesejahteraannya nol. Maka dari bila tuntutan kami tidak dipenuhi akan tutup aset nasional BUMN," kata Samsuri dari SPSI Bekasi diikuti teriakan massa.

Aksi ini tidak menimbulkan kemacetan di sekitar jalan Merdeka Utara.

Menurut salah seorang dari polisi yang bertugas mengawal aksi, tidak ada pengalihan arus lalu lintas. Di depan Istana tampak sejumlah personel polisi berjaga.

Kepala Bagian Operasional Polres Jakarta Pusat AKBP Apollo Sinambela mengatakan, pihaknya telah mengerahkan 700 personel gabungan dari polda, polsek, dan polres dari wilayah Jakarta Pusat untuk pengamanan aksi itu.