Kemenhub minta Gapasdap optimalkan layanan keselamatan penyeberangan

Berikanlah pelayanan lebih baik kepada masyarakat kita karena tuntutan masyarakat kita terhadap pelayanan itu makin hari makin meningkat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) terus meningkatkan layanan keselamatan di penyeberangan Indonesia secara optimal agar penumpang merasa aman dan nyaman selama berlayar.

“Berikanlah pelayanan lebih baik kepada masyarakat kita karena tuntutan masyarakat kita terhadap pelayanan itu makin hari makin meningkat. Kita harus bisa mengantisipasi dengan pelayan yang baik,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno ketika memberikan sambutan dalam acara Malam Puncak HUT ke-48 Gapasdap di Jakarta, Rabu (8/5) malam.

Hendro mengungkapkan bahwa Gapasdap telah berkontribusi dalam angkutan penyeberangan selama kurang lebih empat dekade.

Baca juga: Gapasdap harap penyesuaian tarif angkutan kapal penyeberangan

Dia menyakini Gapasdap akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

“Saya yakin rekan-rekan (pengurus Gapasdap) bisa menyelenggarakan itu karena tantangan ke depan itu bukan makin mengecil, tapi tantangan ke depan baik itu perubahan peradaban manusia maupun tuntutan teknologi itu makin berkembang, maka kita harus bisa juga mengikuti,” ucap Hendro.

Hendro menyebutkan peran Gapasdap termasuk Indonesian National Ferry Owner Association (INFA) turut membantu dalam mewujudkan kelancaran angkutan Lebaran 2024 yang sebelumnya diprediksi mencapai 193,6 juta pergerakan, namun setelah dievaluasi pascalebaran mencapai 242 juta orang di semua moda transportasi.

Hendro menuturkan bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta salah satu perusahaan telekomunikasi di Tanah Air, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik Idul Fitri 1445 Hijriah pada April lalu, lebih dari 80 persen.

Ia mengatakan bahwa hasil survei tersebut telah dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tentunya itu (juga) andil Gapasdap dan INFA, mungkin kalau kalau tidak ada Gapasdap enggak ada orang yang bisa pulang ke Sumatera dan pulau-pulau yang lain,” tutur Hendro.

Ia juga mengimbau asosiasi tersebut terus menjalin komunikasi dan koordinasi bersama regulator yakni pemerintah demi memajukan Indonesia yang lebih baik.

Selama empat dekade asosiasi Gaspadap, tambah Hendro mengatakan, telah hadir memberikan pelayanan yang lebih baik demi merajut Nusantara. Apalagi asosiasi tersebut telah melayani sekitar 300 pelabuhan di seluruh Indonesia.

“Harapan kita kerja sama antara regulator dan operator terus baik, terus memperbaiki pelayanan terutama keselamatan dan keamanan penyeberangan, terus meningkatkan perannya sehingga pembangunan nasional kita dalam sektor-sektor distribusi logistik maupun pergerakan masyarakat kita antarpulau itu dapat terlayani dengan baik,” kata Hendro.

Baca juga: Kemenhub: Pastikan ada penambahan dermaga di lintas Merak-Bakauheni

Di tempat yang sama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gapasdap Khoiri Soetomo mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini pihaknya menghadapi situasi biaya operasional kapal-kapal angkutan penyeberangan yang mengalami kenaikan yang sangat tinggi seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Kemudian selama angkutan Lebaran 2024, ada sejumlah kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintasan yang jauh, namun dengan tarif yang sama bila dibandingkan jarak dekat. Apalagi kapal tersebut kembali dalam keadaan kosong.

Menurutnya hal itu akan menyebabkan pengusaha angkutan penyeberangan semakin sulit untuk memenuhi standar pengoperasian kapal yang sesuai dengan standar layanan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga standar keselamatan pelayaran pada angkutan penyeberangan.

Oleh karena itu pihaknya berharap ada penyesuaian tarif pada angkutan kapal penyeberangan sehingga bisa lebih optimal memberikan layanan sesuai standar yang telah ditetapkan baik dari sisi kenyamanan maupun keselamatan.

“Dapat kami laporkan bahwa sebelumnya tarif angkutan penyeberangan mengalami kekurangan sebesar 31,81 persen dari HPP (harga pokok produksi) sesuai dengan penghitungan yang dilakukan oleh stakeholder tarif yang melibatkan Kementerian Perhubungan, ASDP, Gapasdap, dan diketahui oleh Kemenko Maritim Investasi,” ucap Soetomo.