Pemerintah Kamboja belajar pencegahan perkawinan anak ke Sukabumi

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Perwakilan Pemerintah Kamboja datang langsung ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat untuk belajar pencegahan perkawinan anak.

Kedatangan mereka disambut langsung Bupati Sukabumi Marwan Hamami di Pendopo, Rabu.

"Kedatangan perwakilan Pemerintah Kamboja tentunya menjadi kebanggaan buat kami, di mana mereka menilai Pemkab Sukabumi berhasil mencegah atau meminimalkan terjadinya perkawinan anak," kata Marwan di Sukabumi, Rabu.

Pantauan di lokasi, Pemerintah Kamboja yang didampingi oleh Plan Internasional ini, menanyakan beberapa program untuk mencegah perkawinan anak yang dinilai berhasil dilakukan oleh Pemkab Sukabumi. Selain itu, kedua belah pihak pun bertukar pikiran tentang program-program terkait pencegahan perkawinan anak.

Menurut Marwan, kegiatan ini merupakan ajang berbagi pengetahuan bagi Indonesia dan Kamboja, khususnya Kabupaten Sukabumi yang menjadi salah satu daerah yang dipilih oleh Pemerintah Kamboja untuk belajar tentang upaya pencegahan perkawinan anak.

Keberhasilan Pemkab Sukabumi tidak terlepas dari bantuan Pemerintah Indonesia yang meluncurkan berbagai program pencegahan perkawinan anak. Lanjut dia, di Indonesia relatif lebih terkontrol berkat pengawasan dan peran orangtua sehingga kasus perkawinan anak bisa diminimalkan serta diperkuat oleh regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah hingga pusat.

"Kami terus berupaya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dan kekerasan terhadap anak. Tentunya dalam upaya pencegahan, harus ada kerjasama dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan instansi," tambahnya.

Direktur Eksekutif Plan Internasional Indonesia Dini Widastuti mengatakan terpilihnya Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu daerah yang dikunjungi oleh delegasi Pemerintah Kamboja karena daerah ini memiliki komitmen kuat melakukan berbagai upaya mencegah terjadinya perkawinan anak.

Hasil dari kunjungan ini, pihak delegasi Pemerintah Kamboja mengaku banyak menerima ilmu dan pembelajaran yang kemungkinan besar bisa diterapkan di negaranya terkait upaya pencegahan perkawinan anak.