Gubernur minta BPKS kembangkan Sabang jadi pusat perdagangan dunia

BPKS harus mampu mengejar visi-misi mengembangkan kawasan Sabang sebagai pusat utama pengembangan perdagangan dunia.

Banda Aceh (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah meminta manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) untuk mengembangkan wilayah titik kilometer nol Indonesia itu sebagai pusat perdagangan dunia.

"BPKS harus mampu mengejar visi-misi mengembangkan kawasan Sabang sebagai pusat utama pengembangan perdagangan dunia," kata Bustami Hamzah, di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Bustami Hamzah usai melantik manajemen baru BPKS serta Direksi PT Pembangunan Aceh (PEMA), di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Dia mengakui bahwa upaya implementasi visi-misi Sabang menjadi pusat perdagangan dunia merupakan tugas yang berat. Tetapi, harus mampu dilaksanakan oleh pengurus baru," katanya pula.

Bustami berpesan, kerja sama investasi yang telah dibina agar dilanjutkan kembali, sehingga nantinya benar-benar membuahkan hasil, seperti dengan pemerintahan India.

"Koneksitas Andaman, kerja sama dengan Pemerintah India juga perlu jalankan dengan serius, serta tidak melupakan penjajakan investasi dengan berbagai negara lainnya," ujarnya pula.

Selain itu, kata Bustami, BPKS juga harus mampu menuntaskan berbagai regulasi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan, seperti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) perizinan dari kementerian terkait, dan Pergub SOTK (susunan organisasi tata kerja) mesti disusun sesuai kebutuhan organisasi.

"Juga peraturan internal yang harus disusun, supaya BPKS menjadi lembaga sehat, dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya lagi.

Kemudian, untuk pengembangan kawasan, Pj Gubernur Aceh mengingatkan perlunya perencanaan dan penganggaran proporsional untuk kawasan, serta harus adil antara Pulo Aceh dengan Sabang.

Lalu, terkait Pelabuhan Balohan sebagai aset besar BPKS, harus dikembangkan dan dikelola dengan baik, sehingga mampu melayani penumpang, dan bisa berkontribusi untuk menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Manajemen baru harus memberikan contoh yang baik dalam hal disiplin. Sumber daya yang ada di dalam BPKS sudah cukup baik, tinggal dilakukan penyegaran sehingga sesuai dengan beban kerja organisasi,” ujarnya.

Pada sisi lain, untuk Direksi PT PEMA yang baru dilantik, Gubernur Aceh menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam mengarahkan langkah perusahaan menuju tujuan pembangunan yang lebih maju serta berkelanjutan.

“Kami percaya, melalui upaya bersama antara PT PEMA, pemerintah, dan berbagai pemangku kebijakan lainnya, kita dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh," demikian Bustami Hamzah.
Baca juga: Bank Dunia rekomendasikan RI perkuat kebijakan perdagangan hijau
Baca juga: Kemendagri: UU DKJ kembangkan Jakarta menjadi pusat perdagangan dunia