Realisasi Belanja Negara triwulan I 2024 di Aceh capai Rp9,71 triliun

Dari Rp9,71 triliun tersebut, sebesar Rp3,82 triliun merupakan belanja kementerian/lembaga dan Rp5,89 triliun dalam bentuk transfer ke daerah

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh menyebutkan realisasi Belanja Negara selama triwulan pertama 2024 di provinsi ujung barat Indonesia tersebut mencapai Rp9,71 triliun.

"Kami mencatat kinerja positif dari sisi belanja kementerian dan lembaga negara negara di Aceh. Hingga triwulan pertama atau per 31 Maret 2024, realisasi Belanja Negara di Aceh mencapai Rp9,71 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Aceh Izharul Haq di Banda Aceh, Rabu

Ia menyebutkan realisasi belanja tersebut sebesar 19,96 persen dari pagu Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 di Provinsi Aceh sebesar Rp48,59 triliun. Dari Rp9,71 triliun tersebut, sebesar Rp3,82 triliun merupakan belanja kementerian/lembaga dan Rp5,89 triliun dalam bentuk transfer ke daerah.

Menurut Izharul Haq, capaian kinerja Belanja Negara tersebut, tumbuh 39,46 persen secara year on year (yoy) atau dibandingkan realisasi dalam periode yang sama pada 2023. Realisasi Belanja Negara triwulan pertama 2023 sebesar Rp6,96 triliun dengan pagu Rp48,93 triliun.

"Capaian ini melampaui target realisasi Belanja Negara di Aceh pada triwulan pertama 2024. Sebelumnya, kami menargetkan realisasi belanja triwulan pertama 2024 sebesar Rp2,63 triliun atau 15,38 persen dari pagu belanja," kata Izharul Haq.

Selain belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah, capaian positif Belanja Negara di Aceh juga didorong pembiayaan proyek strategis nasional seperti pembangunan bendungan sebesar Rp243,44 miliar, pembangunan irigasi Rp4,86 miliar.

Kemudian, pembayaran tunjangan hari raya kepada 61 ribu lebih pegawai dengan nilai mencapai Rp402,74 miliar, belanja persiapan PON 2024 sebesar Rp9,50 miliar. Serta transfer Dana Desa sebesar Rp1,1 triliun.

Izharul Haq mengatakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Aceh terus berupaya menjalankan peran sebagai pimpinan ekonom daerah serta memastikan setiap rupiah dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) bermakna bagi masyarakat.

"Belanja Negara diarahkan untuk meningkatkan produktivitas serta pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas antardaerah, sehingga meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di Provinsi Aceh," kata Izharul Haq.