Pengamat: Pelayanan sistem digital cepat ketimbang tambah kementerian

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) memberikan efisiensi, ketimbang menambah nomenklatur kementerian.

"Sekarang kan pelayanan semuanya pakai SPBE, pelayanan berbasis elektronik atau berbasis digitalisasi. Buat apa banyak kementerian? Yang penting kan pelayanan cepat itu pakai sistem digital," kata Trubus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikannya merespons isu penambahan nomenklatur kementerian dari 34 menjadi lebih dari 40 pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang.

"Itu kan cara berpikir mau bagi-bagi kue, seolah-olah APBN itu merupakan kue yang harus dibagi-bagi oleh elite partai," ucapnya.

Dia juga menilai jumlah kementerian yang ada saat ini justru lebih baik dirampingkan. Ia lantas mencontohkan misalnya Kementerian Perdagangan dapat digabungkan dengan Kementerian Perindustrian.

"Kalau menurut saya digabungkan saja, jadi kementerian-kementerian yang enggak efektif dijadikan satu," ujarnya.

Ataupun, kata dia, bisa juga merampingkan badan atau lembaga negara yang memiliki kewenangan sejenis di bawah satu induk kementerian.

"Misalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) itu digabungkan saja kan ada dua lembaga; Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), kan sama itu, itu dijadikan satu," katanya.

Menurut dia, jumlah kementerian lebih dari 34 akan menyebabkan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Jadi kalau yang kementerian teknis itu kemudian itu nanti dirjennya misal jadi kementerian sendiri, ya itu semua jadi pemborosan," kata dia.

Sebelumnya, isu penambahan nomenklatur kementerian di Indonesia direspons sebagai suatu yang baik oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, di kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).

"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga enggak ada masalah. Justru semakin banyak, semakin bagus kalau saya pribadi," kata Habiburokhman.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara besar sehingga membutuhkan banyak tenaga dalam pemerintahan untuk bekerja.

"Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan, sehingga jadi besar," ujarnya.
Baca juga: Pengamat: Penambahan nomenklatur kementerian membuat tidak efektif
Baca juga: Pengamat UI sebut Pemerintah hadapi tantangan usai "reshuffle"
Baca juga: Pengamat: Pejabat negara sebaiknya mundur untuk jaga netralitas ASN

Dia pun menepis penilaian pengembangan jumlah kementerian sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan politik.