Guru besar Unpatti kembangkan teknologi pengawet perikanan alami

Ambon (ANTARA) - Guru besar teknologi hasil perikanan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Maluku Prof Fredy Pattipeilohy mengembangkan teknologi pengawet perikanan alami untuk mendukung penerapan ekonomi biru di daerah itu.

"Komersialisasi produk hasil perikanan secara umum dalam bentuk segar (ikan utuh) dapat dilakukan dengan aplikasi penggunaan serbuk pengawet alami sebesar 0,3 persen sedangkan dalam bentuk tuna loin dan surimi dengan larutan atung empat persen (B/V)," katanya saat pengukuhan dirinya sebagai guru besar Unpatti di Ambon, Rabu.

Pengawet alami yang dikembangkan oleh Prof Fredy Pattipeilohy itu memanfaatkan limbah buah atung atau biji buah atung (Parinarium glaberimum hassk).

“Untuk produk olahan lebih difokuskan pada ketersediaan limbah produksi tuna loin utama yaitu daging merah (dark meat) atau tetelan yang cukup tersedia dengan rendemen sebesar 18 persen," katanya.

Selain itu, lanjut Prof Fredy, dengan pengawet alami tersebut komersialisasi produk hasil perikanan secara umum dalam bentuk produk olahan juga dapat dilakukan dengan aplikasi penggunaan pengawet alami sebesar empat persen (B/V).

“Keuntungan usaha dari masing-masing produk lebih menguntungkan per satuan produksi. Khusus produksi tuna loin memiliki selisih penjualan yang dapat diterima para nelayan yang awalnya Rp17.200 menjadi Rp27.200 tergantung harga yang berlaku,” terangnya.

Dia mengatakan bahwa, pada gilirannya komersialisasi produk hasil perikanan dapat menunjang kegiatan kaji tindak bila Provinsi Maluku ditetapkan sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan mendukung pengembangan Ekonomi Biru (Blue Economic).

Oleh sebab itu hilirisasi inovasi teknologi pengawet alami atung di kawasan gugus pulau yang belum tersentuh perlu dilakukan dan strategis untuk diterapkan.

“Hilirisasi inovasi teknologi pengawet alami atung di kawasan gugus pulau yang belum tersentuh perlu dilakukan dan strategis untuk diterapkan, kaitan dengan digulirkannya 457 program pemberdayaan UKM di 12 provinsi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024,” tuturnya.