Peneliti: Oposisi masih diperlukan dari perspektif demokrasi

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Politik Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro mengatakan partai politik yang bertindak sebagai oposisi masih diperlukan dari perspektif demokrasi dan ketatanegaraan.

Menurutnya, partai politik yang memiliki kursi di DPR RI dan berada di luar kabinet pemerintahan bisa bertindak sebagai pengawas atas kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang dibentuk oleh eksekutif.

"Kalau melenceng dari haluan negara maka siapa yang mengingatkan?" kata Zuhro saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa istilah oposisi tak selalu dimaknai dengan kelompok yang tidak setuju dengan pihak yang berkuasa. Oposisi yang dimaksud bisa dimaknai sebagai pihak yang mengoreksi yang memiliki tugas sama mulianya.

Setelah masa Pemilu 2024 selesai, idealnya pihak yang memenangkan ajang politik itu harus dihormati. Untuk itu, menurutnya pihak yang kalah pun perlu berposisi untuk mengimbangi di DPR berdasarkan dengan visi dan misi yang berbeda dengan pihak pemenang.

"Dalam hal ini oposisi, karena DPR Itu harus jadi dewannya rakyat yang merepresentasikan," kata dia.

Terkait dengan pernyataan Calon Presiden RI Ganjar Pranowo yang menyatakan diri akan berada di luar pemerintahan, menurutnya hal tersebut pun idealnya diikuti oleh para pihak yang kalah dalam Pemilu 2024.

Sebelumnya, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo mendeklarasikan diri sebagai oposisi di Kabinet Prabowo-Gibran guna menegakkan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan terhadap kebijakan pemerintah.

"Saya deklarasi, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ujar Ganjar dalam acara Halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin (6/5).

Meski begitu, dia tetap menghormati pemerintahan yang baru. Dia mengaku memilih langkah tersebut guna menunjukkan moralitas politik, sebab cara berpolitik bangsa Indonesia harus naik kelas dan terhormat.