Saya setuju soal rencana pengembalian hak MPR untuk menyusun GBHN, itu akan memudahkan jabatan presiden nantinya,"

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan setuju bila Garis Beras Haluan Negara (GBHN) kembali dihidupkan sebagai panduan untuk kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Saya setuju soal rencana pengembalian hak MPR untuk menyusun GBHN, itu akan memudahkan jabatan presiden nantinya," kata Yusril usai acara Debat Kandidat Capres di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jakarta, Jumat sore.

Menurut dia, dengan adanya GBHN maka presiden tidak perlu membuat program baru, karena tugas presiden kemudian hanya tinggal melaksanakan GBHN yang telah disusun oleh MPR RI.

"Dengan adanya GBHN jabatan presiden akan jadi sangat nyaman, itu akan sangat memudahkan tugas presiden," kata dia.

Yusril kemudian berandai-andai dengan adanya GBHN, kemudian bila seseorang menanyakan kepadanya mengenai program yang dimiliki ketika mencalonkan diri sebagai presiden, maka dia akan menjawab bahwa tidak memiliki program apa pun.

"Kalau ada GBHN orang tanya ke saya, pak Yusril, anda kan mau jadi presiden, apa program anda. Saya bilang lho emang presiden punya program? Kan presiden melaksanakan GBHN. Nanti fokus saya ke situ saja," ujar dia.

Lebih lanjut Yusril mengemukakan bahwa GBHN menjadi hal yang harus dijalankan oleh seorang presiden, sehingga bila presiden tidak melaksanakannya maka rakyat bisa memakzulkan presiden.

"Dengan adanya GBHN tugas presiden selama lima tahun adalah merealisasikan GBHN tersebut. Namun justru kini GBHN tidak lagi diberlakukan," tandas dia.

(M048/Z002)

Pewarta: Maria Rosari
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013