Kemhan ajukan anggaran khusus tangani Papua untuk beli heli dan sensor

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan Papua yang di antaranya diperuntukkan membeli beberapa alat utama sistem senjata (alutsista) seperti helikopter, pesawat, dan sensor.

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kemhan RI Donny Ermawan Taufanto saat menjadi narasumber dalam kegiatan pembekalan perwira TNI dan Polri di Jakarta, Rabu, menjelaskan alat-alat itu dibutuhkan para prajurit TNI dan personel Polri di antaranya untuk membantu mereka memetakan medan saat bertugas menumpas kelompok separatis OPM di Papua.

“Kami sangat concern dengan hal ini. Beberapa sudah kami ajukan kepada pemerintah untuk menyiapkan anggaran tambahan khusus untuk penanganan Papua, tetapi sampai saat ini anggaran khusus itu belum turun,” kata Donny saat menjawab pertanyaan salah satu perwira siswa dalam acara Pembekalan Program Kegiatan Bersama Kejuangan Tahun 2024 TNI-Polri di Markas Komando Sekolah Staf Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) di Jakarta, Rabu.

Dia melanjutkan adanya bantuan teknologi misalnya seperti sensor, dapat membantu tugas prajurit TNI dan Polri menumpas OPM di daerah-daerah mereka sering beroperasi, yang umumnya daerah perbukitan, pegunungan, dan hutan-hutan.

“Prajurit kita maupun polisi dalam hal pengenalan medan tidak sebaik OPM. Mereka tahu medan, mereka fisiknya bagus. Saya rasa kita bisa atasi kekurangan tersebut dengan menggunakan teknologi. Kita akan berikan beberapa helikopter tambahan, pesawat, dan sebagainya, dan peralatan untuk sensor-sensor untuk mendeteksi ataupun melakukan tindakan kekerasan balasan kepada OPM tersebut,” kata Plt. Sekjen Kemhan.

Oleh karena itu, dia berharap ada alokasi untuk anggaran penanganan Papua sehingga pelaksanaan tugas TNI dan Polri di daerah-daerah tempat OPM beroperasi menjadi lebih efektif dan optimal.

Namun di luar pendekatan keamanan, Donny menyebut Pemerintah Indonesia juga mengupayakan pendekatan lain, misalnya peningkatan kesejahteraan dan perekonomian, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan.

“Jadi intinya semua cara kita lakukan. Artinya, kesejahteraan kita wujudkan di Papua, tetapi pendekatan keamanan kita lakukan juga,” kata dia.

Dalam acara pembekalan itu, yang diikuti oleh 1.000 lebih perwira TNI-Polri, Donny juga menekankan pentingnya bagi jajaran prajurit dan polisi untuk lebih solid dan bersinergi saat menjalankan tugas masing-masing di Papua.

“Ujiannya di sini, kalau di medan-medan seperti di daerah Jawa yang relatif aman, damai, mungkin sinergisitas ini ya bisa dibilang kurang dibutuhkan, tetapi kalau di Papua menurut saya ini mutlak, di mana kita semua tugasnya memberi perlindungan keamanan kepada pertumbuhan ekonomi yang sudah dibangun pemerintah,” kata Donny Ermawan Taufanto.

Oleh karena itu, dia menilai TNI dan Polri perlu merumuskan bersama-sama penerapan dari sinergisitas dan soliditas di antara prajurit dan polisi terutama saat mereka bertugas di Papua.

“Di sana dibutuhkan betul-betul kerja sama yang baik antara TNI dan Polri,” kata Plt. Sekjen Kemhan RI.

Pembekalan Program Kegiatan Bersama (PKB) Kejuangan Tahun 2024 diselenggarakan oleh TNI dan Polri di Mako Seskoal, Jakarta Rabu. Acara itu diikuti oleh 1.188 dosen, pengasuh, serta perwira siswa dan peserta didik dari Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, Sesko TNI AD, Sesko TNI AL, Sesko TNI AU, dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri. Dari jumlah itu, ada juga perwira dari negara-negara sahabat, di antaranya dari Asia Tenggara dan Eropa.
Baca juga: C-130 J Super Hercules kelima dijadwalkan tiba di RI 17 Mei
Baca juga: Kemhan tegaskan RI sesuaikan pembayaran KF-21, bukan minta pemotongan
Baca juga: Kemhan umumkan pembelian dua kapal patroli lepas pantai buatan Italia