Batam (ANTARA News) - Sebanyak 74 organisasi non-pemerintah sedunia tetap sepakat menjadikan Batam sebagai basis untuk menggelar sejumlah aktivitas berskala internasional yang antara lain ditujukan mengimbangi, bahkan menyerang sejumlah keputusan sidang IMF dan Bank Dunia di Singapura, 14 - 19 September mendatang. "Kami sedang terus mengupayakan perizinan ke pihak Polda Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di bawah koordinasi INFID dari Jakarta selaku koordinator Indonesia atas gelar hajatan LSM sedunia di Batam," ungkap Ketua LSM Forum Rakyat Marginal (FRM), Hadi Hutasoit, di Batam, Senin. Dikatakannya, sejumlah elemen LSM di Kota Batam kini siap bergabung dengan sekitar 74 organisasi non-pemerintah sedunia yang bakal menggelar beberapa aktivitas. "Diawali dengann forum workshop bagi wartawan sedunia, 8 sampai 11 September, kemudian dilanjutkan dengan Workhsop Non-Government Organization (NGO), 14 hingga 19 September, bersamaan dengan sidang-sidang IMF serta World Bank (Bank Dunia) di Singapura," ungkap Hadi Hutasoit didampingi seorang rekannya sesama aktivis LSM di Batam, Ramses. Selain workshop untuk menyamakan persepsi serta kesatuan gerak menghadapi isu-isu global menentang kapitalisme dan penghisapan oleh negara-negara kuat terhadap wilayah miskin di dunia, NGO menjadikan Batam sebagai arena aksi unjuk rasa global. "Isu terkini dan kena mengena dengan problem lokal di Asia Tenggara, terutama Indonesia, ialah menyangkut penghapusan hutang dan penentangan atas konsepsi Free Trade Zone atau kini dikembangkan jadi Special Economic Zone yang hanya memperpanjang jaringan penghisapan kapitalisme dunia atas rakyat-rakyat marginal," kata Hadi Hutasoit. Sementara Ramses dari LSM Forum Perlindungan Anak senada dengan Hadi Hutasoit dengan mengatakan, ekses dari pergerakan kapitalisme dunia melalui jaringan-jaringan globalnya seperti IMF, World Bank dan lain-lain harus segera dihentikan, agar korban berjatuhan tidak bertambah, terutama anak-anak. Penghisapan tenaga kerja anak dan berbagai kegiatan yang mengeksploitasi buruh di bawah umur, menurut dia, benar-benar telah berada pada ambang batas memprihatinkan, karenanya harus segera diakhiri. Anggota DPRD Provinsi Kepri, Rudy Chua, secara terpisah menilai aksi buruh sedunia yang telah ditolak pihak Singapura ini, perlu disikapi secara arif bijaksana oleh Indonesia. "Penolakan oleh pihak Singapura kemudian pengalihan aksi demo di Batam, sebetulnya perlu pula dilihat dan disikapi menurut aturan domestik di sini. Kalau memungkinkan, tidak masalah, tetapi yang jelas dampak politik dan lain-lainnya terutama terhadap kestabilan kehidupan masyarakat, perlu dipertimbangkan," katanya. Beberapa anggota DPRD Provinsi Kepri yang dikontak di Tanjung Pinang, ibukota Provinsi Kepri, juga bersikap hati-hati menanggapi dijadikannya Batam sebagai basis demo LSM sedunia terhadap sidang-sidang IMF serta World Bank di Singapura.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
