Kemenhub bahas penyeberangan lintas Dumai-Malaka di ASEAN MTWG

Pertemuan tersebut membahas antara lain rencana pembukaan lintas penyeberangan Roll On-Roll Off (Ro-Ro) rute Dumai-Malaka, rute Davao-General Santos-Bitung serta pelayaran perdana rute Tanjung Silopo-Lahad Datu

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membahas rencana pembukaan rute lintas penyeberangan Roll On-Roll Off (roro) rute Dumai-Malaka dalam pertemuan ke-46 ASEAN Maritime Transport Working Group (MTWG), sebagai upaya meningkatkan konektivitas di wilayah ASEAN.

“Pertemuan tersebut membahas antara lain rencana pembukaan lintas penyeberangan Roll On-Roll Off (Ro-Ro) rute Dumai-Malaka, rute Davao-General Santos-Bitung serta pelayaran perdana rute Tanjung Silopo-Lahad Datu,” kata Kepala Subdirektorat Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Windi Susilawati saat menghadiri pertemuan tersebut di Brunei Darussalam, Selasa.

Windi menyampaikan, dalam pembahasan tersebut, Indonesia menyampaikan progres terbaru rehabilitasi sisi darat Pelabuhan Sri Junjungan, Dumai yang saat ini sudah mencapai progres 61 persen dan ditargetkan selesai pada 2024 yang nantinya dapat mengakomodir fasilitas Custom, Imigration, Quarantine and Security (CIQS) untuk pelayanan internasional.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala perihal kesepakatan jangkauan kendaraan baik penumpang maupun barang yang melintas menggunakan Ro-Ro rute Dumai-Malaka, di mana Malaysia hanya menyetujui kendaraan hanya sampai di pelabuhan dan tidak masuk ke wilayah negara tujuan.

Sementara pihak Malaysia menyampaikan bahwa dari hasil pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) 2023, pembangunan Terminal Port Tanjung Beruas akan dimulai pada 2026 dan diproyeksikan beroperasi pada 2028.

Hasil pertemuan yang digelar di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada 6 - 8 Mei 2024, juga menyepakati adanya perubahan implementasi pengoperasian Ro-Ro Dumai-Malaka yang semula pada 2026 menjadi 2028.

Pada hasil pembahasan dalam forum 46th MTWG ini, Windi mengatakan, Indonesia dan Malaysia diminta untuk melakukan pembahasan secara intensif terkait dengan rencana pembukaan Ro-Ro Dumai-Malaka melalui Tim Task Force.

“Adapun saat ini Indonesia sedang menyusun anggota Joint Task Force Ro-Ro Dumai-Malaka yang nantinya sebagai tim yang akan berkoordinasi secara intensif dengan pihak Malaysia melalui forum ASEAN," jelas Windi dalam keterangan di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, lanjut Windi, Indonesia bersama Filipina diminta untuk menyampaikan mengenai upaya koordinasi untuk mendukung keberlanjutan dan dimulainya kembali pengoperasian kapal Ro-Ro rute Davao–General Santos– Bitung.

Dia mengatakan sebelumnya pada 2017, Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden Rodrigo Roa Duterte secara resmi membuka jalur pelayaran kapal Ro-Ro rute Bitung-Davao-General Santos.

“Namun dikarenakan kurangnya komoditas yang diangkut mengingat komoditas di wilayah yang dihubungkan memiliki kesamaan, sehingga pergerakan barang kurang berpotensi dan operasional kapal tersebut diberhentikan,” jelas Windi.

Oleh karena itu, apabila rute ini akan dioperasikan kembali maka pihak Indonesia mengusulkan pergerakan barang dan orang tidak hanya melalui kapal Ro-Ro akan tetapi dapat dilakukan dengan kapal-kapal non konvensi.

Kemudian pada forum Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) terkait rute Bitung-Davao/Gensan perlu mengidentifikasi potensi rute kapal general kargo dari Davao–Bitung –Shanghai.

“Dalam hal ini Indonesia mengusulkan untuk membuat task force dalam mencari solusi atas masalah yang dapat membuat program lebih konstruktif untuk kedua pihak,” kata Windi.

Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Supartien Komaladewi menyampaikan dukungannya terhadap implementasi dari proyek tersebut dengan mempertimbangkan kesiapan Pelabuhan Dumai yang telah dilakukan pengembangan serta dukungan Pemerintah untuk mendukung aksesibilitas yakni menyediakan jalan pendukung menuju Pelabuhan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Dari sisi komoditas, Pemerintah Daerah dan pengusaha perlu mempersiapkan dengan baik jenis komoditas yang akan dimuat untuk rute ini. Diharapkan rencana pengoperasian kapal Ro-Ro ini dapat segera diimplementasikan,” kata Kumaladewi.

Baca juga: RI tingkatkan kerja sama maritim di ASEAN dan mitra internasional
Baca juga: Kemenhub usulkan pembangunan pelabuhan terintegrasi di ASEAN
Baca juga: RI-Singapura-Malaysia bahas keselamatan pelayaran di Selat Malaka