BK DPR segera panggil pihak-pihak terkait dugaan pelecehan

Jakarta (ANTARA News) - Badan Kehormatan (BK) DPR segera memanggil pihak-pihak termasuk empat orang anggota DPR terkait dugaan pelecehan verbal terhadap salah satu peserta uji kelayakan dan kepatutan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada bulan Juli 2013.

"Empat orang (anggota DPR) akan kami mintai klarifikasi, kalau bisa secepatnya karena sebentar lagi reses dan pimpinan pekan depan tidak ada karena kunjungan ke daerah," kata anggota BK DPR Ali Maschan Moesa di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan BK DPR mendapatkan laporan terkait dugaan empat orang anggota Komisi I DPR melakukan pelecehan verbal saat uji kelayakan dan kepatutan komisioner KPI.

Menurut dia, BK DPR akan memanggil pihak-pihak terkait tersebut dan apabila benar ada pelecehan maka akan diberikan sanksi.

"Ya memang sekarang sudah ada yang melapor dan kami akan klarifikasi. Apabila memang benar ada pelecehan (verbal) akan kami beri sanksi," ujarnya.

Ali mengatakan perkataan yang diungkapkan empat anggota Komisi I DPR itu tidak layak meskipun tidak ada yang merasa dilecehkan.

Selain itu dia menghargai laporan Komisi Nasional Perempuan karena sering pertanyaan yang diungkapkan anggota DPR tidak proporsional dalam uji kelayakan dan kepatutan calon anggota sebuah lembaga negara.

"Kami hargai laporan Komnas Perempuan karena memang pertanyaan yang diungkapkan (anggota DPR) tidak proporsional dalam uji kelayakan dan kepatutan kepada perempuan atau pun laki-laki," katanya.

Sebelumnya diberitakan Komnas Perempuan melaporkan empat anggota Komisi I DPR ke BK DPR karena diduga melakukan pelecehan verbal kepada Agatha Lily pada uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPI pada Juli lalu.

Laporan itu merupakan bentuk respon dan menindaklanjuti laporan publik atas uji kelayakan itu yang diduga melecehkan perempuan.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin telah membantah terjadinya pelecehan verbal itu karena dinilainya hanya semacam guyonan. Dia mengaku telah mengonfirmasi terkait hal itu kepada BK DPR.