Legislator: kebocoran uang negara 30 persen

Negara sangat dirugikan akibat kebocoran anggaran yang cukup besar sekitar 30 persen dari APBN tiap tahunnya,"

Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa kebocoran uang negara mencapai sekitar 30 persen akibat lemahnya keterbukaan informasi yang menimbulkan korupsi.

"Negara sangat dirugikan akibat kebocoran anggaran yang cukup besar sekitar 30 persen dari APBN tiap tahunnya," kata Mardani dalam diskusi publik "Keterbukaan Informasi Untuk Pencegahan Korupsi" yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Kamis.

"Masih banyaknya kebocoran uang negara disebabkan oleh korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di kementerian, instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan BUMN serta BUMD akibat lemahnya keterbukaan informasi," kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Selain dia, pembicara dalam diskusi tersebut adalah Mas Achmad Santosa dari Indonesian Center for Environment Law), Ade Irawan dari Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono.

Setelah reformasi 1998, tren korupsi di Indonesia makin naik, baik itu di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tambah Mardani. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik terutama informasi mengenai pengadaan barang dan jasa merupakan harga mati yang harus diperjuangkan.

Senada dengan itu, Mas Achmad Santoso mengutarakan masih enggannya pemerintah daerah untuk melakukan keterbukaan informasi publik. Hal itu dapat dilihat dari baru 29,15 persen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terbentuk dari semua provinsi.

"Yang sudah mendirikan PPID pun hanya formalitas. Sudah ada jabatan dan pejabatnya, tapi SOP dan aksinya masih belum jelas. Mereka masih ingin ketertutupan dan enggan dengan keterbukaan," tambah Mas Achmad Santosa.

Ade Irawan mengatakan ketertutupan pemerintah daerah dalam informasi pengelolaan keuangan daerah, salah satu sebabnya adalah amburadulnya laporan keuangan Pemda. "Hal inilah yang menjadi penyebab mereka tertutup," kata dia.

Sementara itu, Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono mengatakan KIP terus mendorong dan mempromosikan keterbukaan informasi. Apalagi Indonesia menjadi ketua Open Government selama dua tahun 2013-2014 setelah peralihan dari Inggris.

"Ini momentum untuk mendorong perluasan keterbukaan informasi untuk mencegah korupsi," katanya.

KIP memberikan anugerah kepada beberapa kementerian dan BUMN yang telah menjalankan keterbukaan informasi dengan baik. Anugerah tersebut diserahkan langsung oleh Wapres Boediono setelah diskusi publik ini, kata Hamid, mantan Sekjen Jaringan Aktivis Pro Demokrasi.(*)